Proteksionisme Trump

Akhir 2016, dunia dikejutkan dan terperangah dengan terpilihnya Donald J Trump sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat. Trump berhasil mengambil hati sebagian besar rakyat Amerika Serikat dengan menjanjikan dobrakan heroik dengan slogan ”Make America Great Again!” Gaya ”eksentrik” Trump dan di luar kebiasaan umum menimbulkan berbagai reaksi negatif dari rakyat AS sendiri dan dunia. Oleh karena itu, inilah yang jadi fokus utama dunia, ke mana Trump membawa perekonomian AS dan dunia dalam periode empat tahun ke depan?

Harus diakui, pemulihan ekonomi AS dan global terasa amat lambat dan tidak sesuai harapan sampai tahun 2016 akibat krisis ekonomi dan moneter dunia 2008. Warna dan gaya Trump seakan memberikan sentuhan baru dan kontras dalam perekonomian AS ke depan. Kerinduan rakyat AS terhadap perbaikan ekonomi secara signifikan seakan-akan terjawab dari janji kampanye Trump. Kampanye Trump sungguh bombastis dan seolah memberikan angin segar buat rakyat AS. America first’ bergaung begitu heroik dan membakar semangat rakyat level menengah bawah yang rindu akan perubahan nasib mereka. Beli produk Amerika (buy American) dan pekerjakan orang Amerika (hire American) seolah memberikan energi positif ke perekonomian domestik AS untuk segera bangkit.

Deglobalisasi?

Trumponomics begitu kuat menentang globalisasi, proteksionisme menjadi pilihan yang akan dicoba dijalankan oleh Presiden Trump. Mungkinkah ini menjadi cikal bakal deglobalisasi dalam perekonomian dunia? Apakah egosentris menjadi pilihan terbaik bagi negara-negara di dunia yang sedang mencari keseimbangan baru dalam perekonomiannya? Pertanyaan yang sulit dijawab dan biarkanlah waktu yang menjadi saksi bisu. Menarik diteliti lebih dalam dan mencoba sedikit mengerti, mengapa Trump cenderung memilih proteksionisme? Suatu kebijakan yang cenderung tidak sejalan dengan presiden-presiden AS sebelumnya dan bisa menjadi ancaman serius terhadap pemulihan perekonomian global.

Tak pelak lagi, berbagai reaksi negatif dan ketakutan cenderung membalut situasi perekonomian global saat ini. Kita semua tidak sabar menunggu arah kebijakan Trump yang lebih eksplisit dan ”clear”, terutama siapa orang kunci yang memimpin tim ekonomi kabinet Trump? Proteksionisme yang ingin dilakukan oleh Trump secara kasatmata terlihat cukup beralasan jika dilihat dari tiga indikator ekonomi utama ini. Pertama, sudah hampir 40 tahun perekonomian AS terperangkap dalam defisit perdagangan barang (di luar jasa). Defisit perdagangan barang meningkat signifikan hampir 14 kali lipat pada kurun waktu 1971-1977, dari 2,3 miliar dollar AS menjadi 31 miliar dollar AS.

Kemudian, defisit perdagangan terus membengkak sampai 763 miliar dollar AS pada 2015 (4,2 persen terhadap produk domestik bruto AS). Defisit perdagangan ini sangat jelas mencerminkan kuatnya penetrasi barang asing yang membanjiri perekonomian domestik AS dan menunjukkan tidak kompetitifnya produk AS. Kedua, pertumbuhan ekonomi AS terlihat agak stagnan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah krisis ekonomi global 2008. Pemulihan ekonomi AS tidak seperti yang diharapkan dan berkutat pada kisaran pertumbuhan 1,5-2,5 persen sejak 2010. Padahal, jika ingin memperkuat perekonomian domestiknya, minimal pertumbuhan ekonomi AS berkisar 3,5-4,5 persen.

Dan, yang terakhir, dengan pertumbuhan ekonomi AS yang relatif rendah, penyerapan tenaga kerja agak tersendat dan penduduk AS kesulitan mencari pekerjaan karena terbatasnya lapangan kerja. Hal ini sangat jelas terlihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja yang cenderung menurun dari 67,3 persen pada Januari 2000 menjadi 62,7 persen pada Desember 2016 meski tingkat pengangguran turun signifikan dari 10,6 persen pada Januari 2010 ke 4,5 persen pada Desember 2016. Dengan kondisi ekonomi AS seperti sekarang ini, wajarlah slogan ”Make America Great Again!” dengan kebijakan proteksionisme Trump menjadi harapan obat manjur bagi pemulihan perekonomian AS. Pertanyaannya, rasionalkah apa yang dilakukan Trump yang mencoba beralih dari mazhab perekonomian globalisasi menjadi deglobalisasi?

Kepentingan Ekonomi AS

Melihat dominasi AS dalam percaturan organisasi internasional dunia dan ekonomi liberalisasi yang lebih menguntungkan AS, rasanya proteksionisme secara ekstrem tak akan dilakukan di era Trump. Alasan logiknya dari perspektif ekonomi dapat kita lihat dari data produk domestik bruto (PDB) dan produk nasional bruto (PNB) AS. PDB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam negeri (termasuk perusahaan asing di domestik), sedangkan PNB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan penduduk suatu negara (termasuk penduduk negara itu yang berada di luar negeri).

Faktanya, perekonomian AS, nilai PNB-nya jauh lebih besar daripada PDB-nya, yaitu empat kali lipatnya (dengan kata lain PNB AS sebesar 400 persen dari PDB-nya). Ini artinya produksi AS sangat banyak dihasilkan di luar negeri, dibandingkan produksi domestiknya. Hal ini menunjukkan, sebagian besar perusahaan AS dalam bentuk perusahaan multinasional (multi national company/MNC) yang banyak berdiri di negara lain, yang upah buruhnya jauh lebih murah ketimbang di AS. Ketergantungan AS terhadap negara lain makin meningkat, di mana selisih PNB terhadap PDB cenderung terus membesar dari 31 triliun dollar AS pada tahun 2000 menjadi 55 triliun dollar AS pada 2015. Sementara itu, dalam periode 15 tahun terakhir, perekonomian domestik AS secara nominal sangat lambat kenaikannya dari 10 triliun dollar AS pada tahun 2000 menjadi hanya 18 triliun dollar AS pada 2015.

Melihat kondisi ini, proteksionisme berlebihan, saya kira, bukan pilihan yang tepat dan bisa berpotensi mempersulit perekonomian AS dalam jangka panjang. PNB AS sudah telanjur sangat besar dibandingkan dengan PDB-nya. Rasionalkah sebagian besar perusahaan AS di luar negeri dipindahkan ke perekonomian domestik? Saya kira sangat sulit dan tidak logis, apalagi upah buruh sudah sangat mahal di AS dan struktur penduduk AS yang berbentuk piramida terbalik, di mana penduduk usia tua lebih banyak daripada usia mudanya. Jadi, kalaupun mau melakukan proteksionisme sebaiknya Trump harus berhati-hati dan sifatnya terbatas untuk industri tertentu yang sesuai dengan struktur penduduk dan kapasitas perekonomian AS.

Kemungkinan besar, proteksionisme secara ekstrem tidak akan dilakukan di era Presiden Trump karena ini bisa memukul balik negatif perekonomian AS yang sudah merajut kembali masa kejayaannya. Terlalu dini melihat dampak ekonomi dari arah kebijakan Trump yang baru sebatas kampanye dan ini bisa menimbulkan kekhawatiran yang bergerak liar tidak menentu. Saat ini dunia memang diliputi ketidakpastian serta sulit menebak arah kebijakan ekonomi dan politik Trump. Saya pikir tiga atau enam bulan ke depan kebijakan yang diambil Presiden Trump akan lebih jelas dan memudahkan kita melihat dampaknya ke perekonomian global dan domestik. Biarlah waktu yang menguji, apakah fenomena Trump akan menentukan arah dan keseimbangan baru perekonomian dunia?

Anton Hendranata, Chief Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk

KOMPAS, 08 Maret 2017

Ketimpangan Perekonomian

Akhir-akhir ini, isu ketimpangan perekonomian nasional kembali menghangat. Ini sebenarnya lagu lama dengan topik yang timbul tenggelam. Ketimpangan dan ketidakadilan adalah hal yang sangat serius, mengingat beragamnya etnis, agama, dan suku. Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi semua pihak dan lapisan masyarakat.

Menurut Amy Chua dalam bukunya World on Fire, pasar bebas dalam demokrasi yang didominasi kelompok yang sedikit dapat berujung pada perpecahan. Oleh karena itu, masalah ketimpangan dalam perekonomian sangatlah krusial dan perlu ditangani segera oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan.

Terjadi di semua negara

Masalah ketimpangan ekonomi ini ternyata bukan hanya terjadi di negara miskin dan berkembang, melainkan juga negara maju yang berkecukupan dan lebih manusiawi. Kita pikir, urusan perut hanyalah milik negara miskin ternyata dirasakan juga oleh rakyat negara maju, terutama dalam hal kesempatan kerja. Tilik saja mengapa Presiden Donald J Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45. Tidak lain adalah karena masalah ketimpangan ekonomi yang berhasil dikemas dengan jitu dan "seksi" oleh Trump. Slogan "Beli Produk Amerika (Buy American)" dan "Pekerjakan Orang Amerika (Hire American)" secara implisit menyatakan adanya ketimpangan perekonomian di Amerika Serikat. Si kaya semakin kaya, sementara penduduk miskin terperangkap dalam kemiskinan dan sulit bangkit karena energinya habis untuk meratapi kemiskinannya.

Menurut OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development), ketimpangan di Amerika Serikat meningkat, terutama setelah krisis ekonomi dan moneter global 2008. Ini sangat jelas ditunjukkan oleh angka koefisien gini yang meningkat dari 0,374 pada 2007 menjadi 0,394 pada 2014. Dunia memang begitu ironis dan kontras. Ketika dunia lagi berbenah dan disibukkan oleh pemulihan perekonomian global yang terasa amat lambat, yang terjadi justru ketimpangan ekonomi yang makin melebar. Mungkin saya agak naif, ketimpangan perekonomian yang meningkat di dunia ada kaitannya dengan kebijakan QE (quantitative easing atau pelonggaran kuantitatif) oleh Amerika Serikat yang juga dilakukan Jepang dan Uni Eropa. Bisa jadi, dugaan ini masih sangat prematur dan harus dibuktikan dengan penelitian yang lebih dalam dan komprehensif. Meski demikian, kita perlu mencermati secara hati-hati apa arti QE sesungguhnya?

QE adalah kebijakan moneter nonkonvensional, di mana bank sentral membeli aset keuangan dari bank komersial dan institusi swasta lainnya dengan harapan meningkatkan uang beredar di perekonomian. Sangat jelas di sini, suntikan dana yang dilakukan oleh bank sentral, tahap pertama melalui sektor finansial, baru kemudian berlanjut menjadi stimulus ke sektor riil.

Kurang efektif

Pertanyaannya, apakah setelah dari sektor finansial, transmisi berjalan lancar dan efektif ke sektor riil? Ternyata QE kurang efektif mendorong pemulihan di sektor riil, buktinya sangat jelas terhadap perekonomian Amerika Serikat. Perekonomian Amerika Serikat, setelah krisis ekonomi dan moneter global, sepanjang 2010-2016 rata-rata relatif sangat lambat pertumbuhannya. Hanya 2,1 persen, jauh di bawah sektor finansial. Indeks harga saham Amerika Serikat (DJI) pada periode yang sama rata-rata kenaikannya 10,7 persen. Dengan kata lain, pertumbuhan DJI meningkat sangat cepat, yaitu lima kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonominya.

Dengan demikian, wajar jika Janet Yellen sebagai bos bank sentral Amerika Serikat (The Fed) dalam pidatonya tahun 2014 mengangkat masalah sosial tentang jurang yang makin lebar antara si kaya dan miskin saat pasar saham global mengalami kenaikan signifikan. Indeks harga saham di Amerika Serikat melonjak 15,8 persen pada 2013, naik lagi 11,8 persen pada 2014. Perekonomian AS 2013 dan 2014 hanya tumbuh 1,7 persen dan 2,4 persen.

Tampaknya dunia mulai terperangkap dalam ketimpangan perekonomian dan ini cukup mengkhawatirkan jika terus berlanjut, termasuk Indonesia. Selama 71 tahun Indonesia merdeka, ada kecenderungan keadilan sosial makin jauh dari terwujud. Sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, terasa semakin jauh karena justru kesenjangan yang makin menghiasi perekonomian domestik.

Kemiskinan menurun

Selama periode 2007-2016, tingkat kemiskinan sebenarnya menurun cukup signifikan ke 10,7 persen pada 2016, dari 16,6 persen pada 2007. Begitu juga tingkat pengangguran, turun dari 9,11 persen pada 2007 menjadi 5,61 persen pada 2016. Sayangnya, catatan positif dari kedua indikator ini tidak diikuti dengan perbaikan tingkat pemerataan. Angka koefisien gini malahan naik dari 0,360 persen pada 2007 menjadi 0,394 persen pada 2016 walaupun sudah mulai ada tanda-tanda penurunan koefisien gini sejak tiga tahun terakhir.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita bedah apa yang menjadi sumber ketimpangan dalam perekonomian Indonesia. Secara ekonomi, paling tidak ada tiga kemungkinan penyebab makin melebarnya ketimpangan di perekonomian nasional. Pertama, peranan sektor pertanian makin tergerus, padahal sektor ini yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Peranan PDB sektor pertanian turun dari 14,9 persen pada 2007 menjadi 12,8 persen pada 2016. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja sektor ini turun drastis menjadi 32 persen pada 2016 dari 41 persen pada 2007.

Kedua, upah sektor pertanian jauh di bawah sektor lainnya dan sangat tidak menarik. Secara rata-rata selama periode 2007-2016 upah sektor pertanian hanya separuh rata-rata upah nasional. Jadi, sangat jelas terlihat ada kesenjangan upah yang terlalu tinggi antara sektor pertanian dan sektor lainnya. Bandingkan dengan sektor finansial yang rata-rata penyerapan tenaga kerjanya sangat rendah sekitar 2,2 persen. Ternyata upah sektor finansial sekitar tiga kali lipat dari upah tenaga kerja di sektor pertanian.

Terakhir, perkembangan harga saham melonjak tajam setelah krisis ekonomi global 2008. Periode 2010-2014, harga saham tumbuh di kisaran 2 digit, kenaikan tertinggi tahun 2010 sekitar 54 persen. Secara rata-rata harga saham naik sekitar 13 persen sepanjang 2010-2016.

Keuntungan di pasar saham, tentunya yang menikmati adalah kalangan level atas, sehingga yang kaya makin kaya, berbeda dengan si miskin yang kenaikan pendapatannya sangat lambat. Kenaikan harga saham ini tidak lain karena derasnya arus modal asing melalui investasi portofolio (saham dan obligasi) jangka pendek, jauh melebihi investasi langsung jangka panjang (foreign direct investment). Dengan kondisi tersebut, bukan perkara mudah untuk memperbaiki ketimpangan yang ada. Saya kira, pemerintah sudah melek akan masalah ini, bagaimana keadilan (equity) harus ditegakkan. Keberpihakan pemerintah sangat dibutuhkan agar masyarakat memperoleh yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidupnya, bukan hanya sekadar kesamaan perlakuan (equality) antara si kaya dan miskin.

Miskin tertinggal

Faktanya adalah orang yang lemah/miskin tidak memiliki aset (teknologi, pembiayaan, sarana/prasarana), kemampuan terbatas, dan sering mengalami diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemihakan dari pemerintah, antara lain bisa melalui redistribusi dan hibah aset, subsidi, dan fasilitasi. Saya kira pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Perekonomian sudah sangat fasih memetakan persoalan ini yang menjadi akar utama ketimpangan. Kini, tiba saatnya memperbaiki wajah ketimpangan ekonomi Indonesia, jangan biarkan konflik sosial meletup dahsyat tidak terduga. Filsuf Jerman, Friedrich Engels, mengatakan, "Satu ons aksi lebih berharga daripada satu ton teori". Ini yang diperlukan rakyat miskin dari pemerintahnya.

Anton Hendranata, Chief Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk

KOMPAS, 22 Maret 2017

Menata Perekonomian Indonesia

Pemilihan Presiden 2019 masih dua tahun lagi, tetapi gaungnya sudah sangat kencang sejak panasnya suhu politik di Pilkada DKI Jakarta 2017. Isu ketimpangan perekonomian dan ketakadilan pun merebak kembali dalam kancah politik dan perekonomian nasional. Hal ini bukan tak mungkin bisa jadi salah satu bahan baku yang bisa diolah sedemikian rupa untuk memenangi Pilpres 2019.

Berbicara mengenai ketimpangan perekonomian, pasti tak bisa dilepaskan dengan pertumbuhan ekonomi. Bahkan sering terjadi pertentangan tidak berujung pada solusi konkret: mana lebih penting, pertumbuhan ekonomi atau pemerataan ekonomi? Namun, intinya Indonesia butuh pertumbuhan berkualitas yang berkeadilan untuk semua lapisan ekonomi baik yang miskin dan kaya. Kelihatan mudah dibicarakan, tetapi sulit dilaksanakan kalau kita tidak fokus dan asyik memprioritaskan kepentingan golongan masing-masing.

Ketimpangan dan ketakadilan perekonomian bisa diatasi kalau Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan. Bagaimana membagi kue perekonomian nasional kalau perekonomiannya sendiri tidak solid dan stabil? Indonesia membutuhkan model pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang mampu menyerap 1,8 juta angkatan kerja baru tiap tahunnya.

Investasi Asing

Ke depan, tantangan perekonomian Indonesia tak mudah. Tren pertumbuhan ekonomi cenderung turun dan stagnan. Sesudah krisis ekonomi global 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5,5 persen dengan rata-rata tumbuh 6,1 persen selama 2010-2013. Namun, tiga tahun terakhir (2014-2016) turun menjadi 5 persen.

Mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu konsumsi rumah tangga cenderung stagnan. Tampaknya perekonomian kita secara tidak sadar terhanyut dan begitu bergantung hanya pada kekuatan konsumsi rumah tangga. Sejak 1960, dalam kurun 56 tahun, rata-rata kontribusi konsumsi rumah tangga sekitar 54 persen dari total produk domestik bruto (PDB).

Perekonomian Indonesia seolah terlena dalam zona nyaman. Ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Jangan biarkan potensi perekonomian yang berlimpah, yang didukung bonus demografi, terbuang sia-sia. Jangan biarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun sebelum mencapai titik keemasan atau puncaknya. Sebagai catatan, perekonomian Indonesia pernah berjaya dengan tumbuh 10,9 persen tahun 1968, kemudian 9,9 persen pada 1980. Sebelum krisis ekonomi dan moneter 1997/1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi 7,5-8,2 persen pada 1994-1996. Hal ini menunjukkan kita punya peluang bisa keluar dari pertumbuhan ekonomi seperti sekarang. Logiskah kalau pertumbuhan ekonomi kita menuju level 7 persen atau lebih?

Dari pendekatan permintaan agregat, setelah konsumsi rumah tangga, secara rata-rata peranan investasi dalam perekonomian Indonesia sekitar 24 persen dalam periode 1960-2016. Setelah itu diikuti pengeluaran pemerintah (8 persen) dan perdagangan internasional (ekspor-impor) sebesar 4 persen. Oleh karena itu, mendorong investasi baik domestik dan asing merupakan pilihan rasional dan tentu dampaknya jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran pemerintah dan perdagangan internasional.

Kita tak bisa berharap banyak dari pengeluaran pemerintah karena terbatasnya ruang fiskal (tahap konsolidasi dan reformasi penerimaan/pengeluaran). Sementara, dari perdagangan internasional lebih sulit lagi sebab kondisi perdagangan internasional makin protektif dan ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi global, baik negara maju (advanced economies) dan berkembang (emerging economies).

Melihat historis pertumbuhan investasi dalam perekonomian nasional, seharusnya masih ada kesempatan untuk merajut dan menata pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Pada 2010-2012, pertumbuhan investasi sekitar 8-9 persen, tetapi sayangnya dalam empat tahun terakhir (2013-2016) cenderung menurun hanya 4-5 persen.

Untuk mencapai pertumbuhan 7 persen, setidaknya Indonesia butuh pertumbuhan investasi sekitar 10 persen. Artinya, diperlukan pertumbuhan investasi dua kali lipat dari pertumbuhan investasi tahun 2016 yang hanya 4,5 persen.

Kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia jelas menunjukkan betapa ketatnya persaingan mendatangkan investor. Investasi Arab Saudi di Indonesia 6 miliar dollar AS, atau hanya 10 persen dibandingkan investasinya ke Tiongkok yang 65 miliar dollar AS.

Investasi asing langsung (FDI) jelas menunjukkan Indonesia masih kalah dari negara-negara di kawasan. Rata-rata FDI ke Indonesia 26,6 miliar dollar AS selama 2011-2016, lebih rendah dibandingkan Vietnam (29,6) miliar dollar AS, Malaysia (33,6 miliar dollar AS), dan India (34,0 miliar dollar AS).

Masih ada ruang

Semasa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, tanda-tanda perbaikan sudah mulai terlihat melalui 15 paket kebijakannya, walaupun implementasi masih banyak kendala. Daya saing Indonesia membaik, dari peringkat 54 tahun 2007 menjadi 41 tahun 2016, tetapi masih di bawah India, Thailand, Tiongkok, dan Malaysia. Dari sisi kemudahan berusaha juga membaik dari peringkat 120 ke 106, kemudian peringkat 91 pada 2017. Sayangnya, peringkat ini masih di bawah Vietnam dan Tiongkok. Menurut The Economist dan JBIC, Indonesia termasuk peringkat 3 sebagai tempat investasi menarik di bawah India dan Tiongkok.

Kondisi ini menunjukkan masih ada ruang dan aspek positif dari perekonomian Indonesia. Kita harus segera melakukan berbagai terobosan di bidang infrastruktur (irigasi, jalan, jembatan, pelabuhan, dan tol laut), perizinan dan peraturan di pusat dan daerah, kepastian hukum, serta tentunya stabilitas politik.

Ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa merupakan kendala terbesar perekonomian Indonesia. Bagaimana mungkin investasi akan naik signifikan dan menyebar ke luar Jawa kalau hambatan utamanya adalah infrastruktur. Kebutuhan total biaya infrastruktur tahun 2015-2019 sangat besar, 341,4 miliar dollar AS atau Rp 455 triliun. Hampir mustahil pemerintah dapat membiayai sendiri proyek-proyek infrastruktur. Karena itu, Indonesia harus cerdik dan punya strategi pemasaran yang andal untuk menarik investor asing dan lembaga internasional.

Indonesia harus berubah secara radikal di berbagai lini. Indonesia seharusnya bisa lebih baik daripada negara-negara sekitar, karena kita punya modal sumber alam melimpah dan bonus demografi. Motor penggerak perekonomian tidak bisa hanya bertumpu pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga investasi. Pusat pertumbuhan ekonomi yang hanya bertumpu di Jawa harus mulai digeser ke luar Jawa. Industri manufaktur harus menopang permintaan domestik sehingga dapat mengurangi impor.

Indonesia harus fokus dengan permasalahan domestiknya dan mengurangi ketergantungan dengan perekonomian global yang pertumbuhannya cenderung melambat. Pemerintah perlu diberi kesempatan melakukan tindakan riil untuk membawa terbang perekonomian Indonesia tanpa diwarnai karut-marut politik.

Anton Hendranata, Chief Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk

KOMPAS, 31 Mei 2017

Tiga Tahun Ekonomi Jokowi-JK

Setiap era kepemimpinan presiden pasti mempunyai pencapaian tersendiri dengan kelebihan dan kekurangannya. Permasalahan Indonesia begitu menggunung dan kompleks, banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas yang dititipkan ke pundak pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu, menjadi pemandangan biasa dan lazim, setiap pergantian rezim kepemimpinan nasional menimbulkan harapan baru dan ekspektasi tinggi untuk melangkah ke depannya.

Tidak heran, estafet kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ke Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada 24 Oktober 2014 disambut hangat berbagai kalangan. Tidak terasa nakhoda kepemimpinan Jokowi-JK sudah berjalan lebih dari separuhnya (tiga tahun) menerabas dinamika perekonomian global yang tidak menentu dan berbagai permasalahan ekonomi dan politik yang sangat menantang.

Indikator Makroekonomi

Kabinet Kerja Jokowi-JK cenderung berlari dengan ritme kerja supercepat dan kadang-kadang targetnya terkesan sangat ambisius yang membuat kening berkerut. Alhasil, pro-kontra mengiringi pemerintahan Jokowi-JK selama tiga tahun ini. Ada yang bilang sangat bagus, ada yang bilang biasa-biasa saja. Reaksi yang wajar, tak ada gading yang tidak retak, apalagi Indonesia memiliki segudang akumulasi masalah ekonomi. Oleh karena itu, menarik kita kupas kinerja beberapa variabel makroekonomi dan finansial selama tiga tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK yang sangat berpengaruh ke sektor riil dan pasar finansial domestik.

Pertama, inflasi menunjukkan arah yang semakin baik dengan tren yang makin menurun dan relatif stabil. Inflasi tahun 2015 turun sangat signifikan ke 3,4 persen dari 8,4 persen pada tahun 2014. Penurunan terus berlanjut menjadi 3,0 persen pada tahun 2016 walaupun akhir tahun 2017 diperkirakan sedikit naik ke 3,5-3,8 persen. Turunnya inflasi ini salah satu penyebabnya adalah keberanian pemerintah melakukan reformasi migas pada November 2014. Subsidi bensin dikurangi secara signifikan sehingga harga bensin naik Rp 2.000 per liter menjadi Rp 8.500 per liter. Keputusan tidak populer, sungguh berani dan melawan arus, karena waktu itu tren harga minyak dunia sedang turun. Bukankah seharusnya harga bensin turun, ini malahan naik dengan maksud untuk mengurangi subsidi bensin.

Tidak lama kemudian, dewi fortuna menudungi pemerintahan Jokowi-JK, harga minyak dunia turun drastis ke 56 dollar AS per barrel. Akhirnya, per 1 Januari 2015, harga bensin turun ke Rp 7.600 per liter, setelah harganya sempat dinaikkan. Inilah cikal bakal pemerintah berhasil menghapus subsidi bensin dan hanya menyubsidi solar Rp 1.000 per liter. Suatu momen kunci di mana pemerintah berhasil terbebas dari sandera subsidi BBM yang selalu menjadi ganjalan berat APBN setiap tahunnya.

Penyesuaian harga bensin secara gradual menyebabkan harga barang dan jasa lain menyesuaikan secara wajar dan ekspektasi inflasi pun dalam taraf normal. Kondisi ini jauh berbeda dibandingkan dengan zamannya subsidi bensin. Pada era subsidi bensin, ketika ada rencana pemerintah menaikkan harga bensin biasanya harga-harga cenderung bergerak naik lebih dulu dan penimbunan barang marak, kelangkaan barang pun terjadi sehingga harga-harga melonjak karena ekspektasi inflasi bergerak liar.

Kedua, inflasi yang menurun menyebabkan suku bunga pun mengalami penurunan. Kondisi ini memberikan ruang yang cukup longgar buat Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuannya. Suku bunga acuan BI tercatat 7,75 persen pada Desember 2014 ke 6,50 persen di Juli 2016, yang kemudian diganti dengan BI 7-days reverse repo rate menjadi 4,25 persen di September 2017. Ini artinya sejak 2014, BI sudah menurunkan suku bunga acuannya 2,25 persen. Penurunan ini berimbas pada penurunan suku bunga deposito 3 bulan sebesar 2,40 persen (dari 8,94 ke 6,54 persen). Kemudian diikuti penurunan suku bunga pinjaman modal kerja dan pinjaman investasi masing-masing 1,72 persen (dari 12,79 ke 11,07 persen) dan 1,45 persen (dari 12,36 ke 10,91 persen). Sayangnya, penurunan suku bunga pinjaman ini relatif lebih lambat daripada penurunan suku bunga deposito.

Ketiga, harga obligasi Pemerintah RI naik cukup signifikan karena tren inflasi yang menurun dan naiknya peringkat investasi Indonesia ke layak investasi dari lembaga pemeringkat Standard & Poor’s (S&P) pada 19 Mei 2017 setelah menunggu selama 20 tahun, mengikuti lembaga pemeringkat international lainnya (Fitch tahun 2011 dan Moodys tahun 2012). Kenaikan harga obligasi ini menyebabkan imbal hasil yang harus dibayar pemerintah menurun signifikan dari 7,92 persen pada akhir 2014 menjadi 6,78 persen di 18 Oktober 2017. Animo investor asing memiliki obligasi (surat utang) RI sangat besar, terbukti dari tingginya kepemilikan asing dari Rp 406 triliun tahun 2014 menjadi Rp 806 triliun per 17 Oktober 2017, sekitar 39 persen dari total obligasi.

Keempat, seiring dengan menariknya investasi di Indonesia, harga saham juga menunjukkan kinerja yang cukup baik walaupun berfluktuasi. Indeks harga saham gabungan pada akhir 2014 tercatat 5.227, sempat menurun ke 4.593 di 2015, tetapi meningkat dua tahun terakhir ke 5.929 pada 18 Oktober 2017. Dengan kata lain, terjadi kenaikan sekitar 13,5 persen dibandingkan dengan tahun 2014.

Kelima, kepercayaan investasi asing terus membaik terhadap Indonesia. Hal ini terlihat dari tingkat risiko yang turun signifikan, tecermin dari turunnya credit default swap (CDS) 5 tahun. Pada tahun 2015, CDS 5 tahun pernah mencapai puncaknya, yaitu 282 basis poin (2,82 persen) pada 29 Septermber 2015, kemudian turun signifikan ke 158 basis poin (1,58 persen) pada akhir 2016. Tahun ini CDS 5 tahun mencapai rekor terendah sepanjang sejarah perekonomian Indonesia di bawah 100 basis poin, yaitu 96 basis poin (0,96 persen) per 19 Oktober 2017.

Dan terakhir, fluktuasi rupiah terhadap dollar AS semakin rendah dan relatif stabil walaupun melemah secara gradual dari Rp 11.440 per dollar AS tahun 2014 ke Rp 13.514 per dollar AS per 18 Oktober 2017. Pelemahan rupiah tidak bisa dihindarkan karena penguatan dollar AS terhadap sebagian besar mata uang di dunia. Di tahun pertama kepemimpinan Jokowi-JK, fluktuasi rupiah sangat tinggi sekitar 18 persen, lebih tinggi dibandingkan 2014, yaitu 14 persen. Namun, rupiah berangsur makin stabil dengan fluktuasi sekitar 3 persen dalam tahun ini. Kebijakan BI mewajibkan penggunaan rupiah untuk transaksi domestik dan peraturan lindung nilai untuk korporasi yang memiliki utang asing cukup ampuh menjaga volatilitas rupiah, di samping makin percayanya investor asing terhadap perekonomian nasional.

Pertumbuhan Ekonomi

Sayangnya, catatan gemilang variabel makroekonomi dan finansial belum terefleksi pada pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan. Pertumbuhan yang hanya 5,01 persen dua kuartal berturut-turut pada 2017 cukup mengkhawatirkan banyak pihak. Geliat sektor riil terlihat lesu dan daya beli masyarakat, terutama level bawah ke miskin, terasa sangat lemah.

Sebenarnya, pertumbuhan ekonomi 2017 tidaklah lebih buruk dibandingkan 2016, tetapi sayang tak cukup kuat menopang perekonomian Indonesia. Permasalahan terbesarnya adalah pertumbuhan ekonomi cenderung menurun lima tahun terakhir sejak 2012. Salah satu pemicunya, turunnya harga komoditas ekspor primer Indonesia (terutama batubara dan kelapa sawit) sejak 2011. Pertumbuhan ekonomi 2011 tercatat 6,2 persen, turun sedikit ke 6,0 persen di 2012. Penurunan berlanjut di 2013 ke 5,6 persen dan 5,0 persen tahun 2014. Kemudian pada awal masa pemerintahan Jokowi-JK, pertumbuhan turun lagi sedikit menjadi 4,9 persen di 2015. Setelah itu pertumbuhan hanya sedikit membaik ke 5,0 persen pada 2016 dan dikuatirkan stagnan di level 5 persen.

Pemerintah sangat menyadari kondisi ini dan ingin segera mengubah struktur perekonomian yang ada. Konsumsi rumah tangga yang selalu jadi andalan sebagai motor penggerak ekonomi domestik selama lebih dari setengah abad (56 tahun sejak 1960) tampaknya mengalami kejenuhan. Untuk menggeser sumber pertumbuhan dari konsumsi ke investasi tak semudah membalikkan telapak tangan. Begitu juga membangkitkan kembali industri manufaktur tidak gampang. Warisan infrastruktur yang kurang memadai, bahkan cenderung buruk, jadi beban yang sangat berat bagi pemerintahan saat ini.

Untuk itu, dipilih resep jitu, pembangunan infrastruktur secara masif di sejumlah daerah. Keseriusan pemerintah untuk segera menutup jurang infrastruktur sangat kasat mata terlihat dua tahun terakhir dengan alokasi anggaran superbesar. Akibatnya, beban defisit APBN kian membengkak sehingga pemerintah harus mematok target tinggi penerimaan pajak, saat ekonomi belum terlalu kuat.

Logika sederhana, dengan banyaknya proyek infrastruktur pemerintah seharusnya bisa jadi stimulus perekonomian yang efektif untuk mendorong bisnis swasta dan sektor riil ikut bergerak dan menggeliat. Namun, sayangnya, dampak langsung pembangunannya sangat minim ke perekonomian saat ini. Penyerapan tenaga kerja di sektor infrastruktur tak banyak, keterlibatan sektor swasta sebagai rekanan pemerintah juga relatif terbatas. Tak heran, pembangunan infrastruktur mulai dipertanyakan manfaatnya. Kita berharap dampak positif pembangunan infrastruktur tak hanya jangka menengah dan panjang, tetapi juga jangka pendek.

Tak ada yang meragukan pembangunan infrastruktur pasti mampu membawa perekonomian Indonesia menuju masa keemasannya. Namun, masalah jangka pendek harus segera dicarikan jamu penawarnya untuk memuluskan tercapainya target jangka menengah dan panjang. Mari kita tunggu dan dukung efektivitas sisa dua tahun pemerintahan Jokowi-JK agar tercipta fondasi kokoh dan solid bagi perekonomian ke depan.

Anton Hendranata, Chief Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk

KOMPAS, 21 Oktober 2017

Ketimpangan Perekonomian

Akhir-akhir ini, isu ketimpangan perekonomian nasional kembali menghangat. Ini sebenarnya lagu lama dengan topik yang timbul tenggelam. Ketimpangan dan ketidakadilan adalah hal yang sangat serius, mengingat beragamnya etnis, agama, dan suku. Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi semua pihak dan lapisan masyarakat. Menurut Amy Chua dalam bukunya World on Fire, pasar bebas dalam demokrasi yang didominasi kelompok yang sedikit dapat berujung pada perpecahan. Oleh karena itu, masalah ketimpangan dalam perekonomian sangatlah krusial dan perlu ditangani segera oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan.

Terjadi di Semua Negara

Masalah ketimpangan ekonomi ini ternyata bukan hanya terjadi di negara miskin dan berkembang, melainkan juga negara maju yang berkecukupan dan lebih manusiawi. Kita pikir, urusan perut hanyalah milik negara miskin ternyata dirasakan juga oleh rakyat negara maju, terutama dalam hal kesempatan kerja. Tilik saja mengapa Presiden Donald J Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45. Tidak lain adalah karena masalah ketimpangan ekonomi yang berhasil dikemas dengan jitu dan "seksi" oleh Trump.

Slogan "Beli Produk Amerika (Buy American)" dan "Pekerjakan Orang Amerika (Hire American)" secara implisit menyatakan adanya ketimpangan perekonomian di Amerika Serikat. Si kaya semakin kaya, sementara penduduk miskin terperangkap dalam kemiskinan dan sulit bangkit karena energinya habis untuk meratapi kemiskinannya.

Menurut OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development), ketimpangan di Amerika Serikat meningkat, terutama setelah krisis ekonomi dan moneter global 2008. Ini sangat jelas ditunjukkan oleh angka koefisien gini yang meningkat dari 0,374 pada 2007 menjadi 0,394 pada 2014. Dunia memang begitu ironis dan kontras. Ketika dunia lagi berbenah dan disibukkan oleh pemulihan perekonomian global yang terasa amat lambat, yang terjadi justru ketimpangan ekonomi yang makin melebar.

Mungkin saya agak naif, ketimpangan perekonomian yang meningkat di dunia ada kaitannya dengan kebijakan QE (quantitative easing atau pelonggaran kuantitatif) oleh Amerika Serikat yang juga dilakukan Jepang dan Uni Eropa. Bisa jadi, dugaan ini masih sangat prematur dan harus dibuktikan dengan penelitian yang lebih dalam dan komprehensif. Meski demikian, kita perlu mencermati secara hati-hati apa arti QE sesungguhnya? QE adalah kebijakan moneter nonkonvensional, di mana bank sentral membeli aset keuangan dari bank komersial dan institusi swasta lainnya dengan harapan meningkatkan uang beredar di perekonomian. Sangat jelas di sini, suntikan dana yang dilakukan oleh bank sentral, tahap pertama melalui sektor finansial, baru kemudian berlanjut menjadi stimulus ke sektor riil.

Kurang Efektif

Pertanyaannya, apakah setelah dari sektor finansial, transmisi berjalan lancar dan efektif ke sektor riil? Ternyata QE kurang efektif mendorong pemulihan di sektor riil, buktinya sangat jelas terhadap perekonomian Amerika Serikat.

Perekonomian Amerika Serikat, setelah krisis ekonomi dan moneter global, sepanjang 2010-2016 rata-rata relatif sangat lambat pertumbuhannya. Hanya 2,1 persen, jauh di bawah sektor finansial. Indeks harga saham Amerika Serikat (DJI) pada periode yang sama rata-rata kenaikannya 10,7 persen. Dengan kata lain, pertumbuhan DJI meningkat sangat cepat, yaitu lima kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonominya. Dengan demikian, wajar jika Janet Yellen sebagai bos bank sentral Amerika Serikat (The Fed) dalam pidatonya tahun 2014 mengangkat masalah sosial tentang jurang yang makin lebar antara si kaya dan miskin saat pasar saham global mengalami kenaikan signifikan. Indeks harga saham di Amerika Serikat melonjak 15,8 persen pada 2013, naik lagi 11,8 persen pada 2014. Perekonomian AS 2013 dan 2014 hanya tumbuh 1,7 persen dan 2,4 persen.

Tampaknya dunia mulai terperangkap dalam ketimpangan perekonomian dan ini cukup mengkhawatirkan jika terus berlanjut, termasuk Indonesia. Selama 71 tahun Indonesia merdeka, ada kecenderungan keadilan sosial makin jauh dari terwujud. Sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, terasa semakin jauh karena justru kesenjangan yang makin menghiasi perekonomian domestik.

Kemiskinan Menurun

Selama periode 2007-2016, tingkat kemiskinan sebenarnya menurun cukup signifikan ke 10,7 persen pada 2016, dari 16,6 persen pada 2007. Begitu juga tingkat pengangguran, turun dari 9,11 persen pada 2007 menjadi 5,61 persen pada 2016. Sayangnya, catatan positif dari kedua indikator ini tidak diikuti dengan perbaikan tingkat pemerataan. Angka koefisien gini malahan naik dari 0,360 persen pada 2007 menjadi 0,394 persen pada 2016 walaupun sudah mulai ada tanda-tanda penurunan koefisien gini sejak tiga tahun terakhir.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita bedah apa yang menjadi sumber ketimpangan dalam perekonomian Indonesia. Secara ekonomi, paling tidak ada tiga kemungkinan penyebab makin melebarnya ketimpangan di perekonomian nasional.

Pertama, peranan sektor pertanian makin tergerus, padahal sektor ini yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Peranan PDB sektor pertanian turun dari 14,9 persen pada 2007 menjadi 12,8 persen pada 2016. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja sektor ini turun drastis menjadi 32 persen pada 2016 dari 41 persen pada 2007.

Kedua, upah sektor pertanian jauh di bawah sektor lainnya dan sangat tidak menarik. Secara rata-rata selama periode 2007-2016 upah sektor pertanian hanya separuh rata-rata upah nasional. Jadi, sangat jelas terlihat ada kesenjangan upah yang terlalu tinggi antara sektor pertanian dan sektor lainnya. Bandingkan dengan sektor finansial yang rata-rata penyerapan tenaga kerjanya sangat rendah sekitar 2,2 persen. Ternyata upah sektor finansial sekitar tiga kali lipat dari upah tenaga kerja di sektor pertanian.

Terakhir, perkembangan harga saham melonjak tajam setelah krisis ekonomi global 2008. Periode 2010-2014, harga saham tumbuh di kisaran 2 digit, kenaikan tertinggi tahun 2010 sekitar 54 persen. Secara rata-rata harga saham naik sekitar 13 persen sepanjang 2010-2016.

Keuntungan di pasar saham, tentunya yang menikmati adalah kalangan level atas, sehingga yang kaya makin kaya, berbeda dengan si miskin yang kenaikan pendapatannya sangat lambat. Kenaikan harga saham ini tidak lain karena derasnya arus modal asing melalui investasi portofolio (saham dan obligasi) jangka pendek, jauh melebihi investasi langsung jangka panjang (foreign direct investment).

Dengan kondisi tersebut, bukan perkara mudah untuk memperbaiki ketimpangan yang ada. Saya kira, pemerintah sudah melek akan masalah ini, bagaimana keadilan (equity) harus ditegakkan. Keberpihakan pemerintah sangat dibutuhkan agar masyarakat memperoleh yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidupnya, bukan hanya sekadar kesamaan perlakuan (equality) antara si kaya dan miskin.

Miskin Tertinggal

Faktanya adalah orang yang lemah/miskin tidak memiliki aset (teknologi, pembiayaan, sarana/prasarana), kemampuan terbatas, dan sering mengalami diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemihakan dari pemerintah, antara lain bisa melalui redistribusi dan hibah aset, subsidi, dan fasilitasi.

Saya kira pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Perekonomian sudah sangat fasih memetakan persoalan ini yang menjadi akar utama ketimpangan. Kini, tiba saatnya memperbaiki wajah ketimpangan ekonomi Indonesia, jangan biarkan konflik sosial meletup dahsyat tidak terduga. Filsuf Jerman, Friedrich Engels, mengatakan, "Satu ons aksi lebih berharga daripada satu ton teori". Ini yang diperlukan rakyat miskin dari pemerintahnya.

Anton Hendranata, Chief Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk

KOMPAS, 22 Maret 2017