Adu Cepat Laju Infrastruktur di 2017

Pada awal tahun ini, ada baiknya kita mengamati perkembangan keterhubungan antar negara alias konektivitas fisik lintas batas. Pada awal 1990-an, kita mengamati meningkatnya kemudahan perpindahan uang dan informasi lintas batas sejalan dengan konektivitas di dunia maya. Adapun tahun 2017 ini yang akan meningkat adalah konektivitas fisik lintas batas yang menciptakan jalur-jalur baru perpindahan barang dan manusia. Sejak 2015, sejumlah proyek infrastruktur berkembang pesat di wilayah darat bahkan terjadi kombinasi pengembangan sejumlah wilayah tak berpantai dengan pelabuhan-pelabuhan baru. Tampaknya istilah ”kutukan daerah tak berpantai” segera berakhir.

Indonesia harus memastikan konektivitas di laut kita tidak kalah saing dengan proyek-proyek konektivitas yang baru tersebut. Setidaknya ada empat pemain penting dalam meningkatnya konektivitas baru ini: China, India, Rusia, dan Iran. Keempat negara ini menjadi saksi betapa konektivitas menjadi hal penting yang membantu peningkatan kesejahteraan penduduknya. Di keempat negara tersebut, wilayah-wilayah tak berpantai (land-locked areas) terus berbenah diri menjadi pusat-pusat industri, bisnis, dan keuangan. Sebutlah daerah Lanzhou dan Urumqi di China, atau Bishkek dan Almaty di Kyrgyzstan, Dushanbe di Tajikistan, Samarkand di Uzbekistan, Asgabat di Turkmenistan, Kabul dan Mazar-e Sharif di Afghanistan. Kemudian juga Teheran, Isfahan dan Shiraz di Iran.

Di India, ada tekad kuat untuk keluar dari keterbatasan transportasi darat yang menghubungkan kota-kota sibuk mereka, baik antarkota di dalam maupun dengan luar negeri. Keempat negara ini kemudian melihat peluang dari negara-negara yang biasanya ”dipunggungi” oleh negara-negara besar entah karena berseberangan ideologi, kepentingan, maupun jalur pertemanan. Mereka yang terpinggirkan saling sepakat untuk membantu bangkit. Berawal dari kesepakatan-kesepakatan bilateral, trilateral, dan quadrilateral akhirnya berkembang pula perjanjian regional mini dengan target-target peningkatan konektivitas demi percepatan pertumbuhan ekonomi. Ada empat proyek yang digerakkan oleh keempat negara ini.

Pertama, One-Belt-One-Road yang dimotori oleh China. Kedua, Golden Quadrilateral yang dimotori oleh India. Ketiga, North-South Transport Corridor yang dimotori oleh India, Rusia, Iran, dan negara-negara Asia Tengah. Keempat, negara-negara Asia Tengah juga berbenah diri memperbaiki konektivitas antara mereka (Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakstan) dengan kawasan lain di Teluk (Oman) dan di daratan Asia (China, India, dan Pakistan), contohnya melalui Kesepakatan Ashgabat yang membangun koridor transpor dan transit internasional.

Yang menarik adalah bahwa keempat proyek ini saling berkelindan. Garis batas darat dan laut yang dulu kerap menjadi sumber konflik dengan tetangga kini sedang berkembang menjadi sumber pertumbuhan. Pertemuan budaya menjadi daya tarik untuk memperkuat peranan kota sebagai hub alias tempat penghubung ke wilayah-wilayah lain. Tantangan keamanan seperti yang kini masih dihadapi Iran dan Afghanistan bahkan tidak menyurutkan langkah negara-negara lain untuk berelasi dengan mereka.

Perkembangan proyek-proyek ini masih harus dipantau lebih lanjut dan semoga informasi dari pihak Indonesia yang ada di lapangan dapat menyusul mendukung analisis awal dari saya ini. Dari informasi yang terkumpul tampak bahwa keempat proyek ini berjalan terus dengan relatif lancar. Negara-negara di Asia Timur dan Asia Selatan mendapatkan kerja sama dari lembaga Perserikatan Bangsa- Bangsa UN-ESCAP untuk meningkatkan dialog pembiayaan program-program infrastruktur. Asian Development Bank (ADB) mengucurkan jutaan dolar untuk membangun jaringan infrastruktur jalan raya dan kereta api di Afghanistan.

ADB menjadi bagian dari kerja sama CAREC (Central Asia Regional Economic Cooperation) yang dibangun oleh 10 negara untuk meningkatkan pembangunan proyek energi, transportasi, dan fasilitasi perdagangan di Asia Tengah. Nilai proyek CAREC mencapai 16 miliar dolar untuk membangun keterhubungan antara Afghanistan, Azerbaijan, China, Kazakstan, Republik Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Pakistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. India dengan perlahan namun pasti, juga membenahi perekonomiannya. Tidak hanya pembenahan sistem keuangan, birokrasi, dan ekonomi makro, India juga memperkuat jaringan infrastrukturnya.

India melihat dirinya sebagai hub antara Asia dengan Afrika dan Eropa. Golden Quadrilateral (GQ) di India adalah contohnya. Proyek GQ adalah proyek jalan tol terbesar di India dengan target membangun jalur terpanjang nomor lima di dunia (atau 5.846 km) yang menghubungkan Delhi, Mumbai, Chennai, dan Kolkata. Proyek ini diluncurkan oleh Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee pada 2011 meskipun perencanaannya sudah usai sejak 1999. Rusia juga tekun menabung dengan investasi besar untuk infrastruktur di Asia Tengah dan menghubungkannya dengan Teluk dan Asia-Pasifik. Ada 325 proyek infrastruktur yang ditargetkan selesai hingga 2030 dengan total investasi 969 miliar dolar.

North-South Transport Corridor menargetkan konektivitas antara Moskow dan Astrakhan di Rusia dengan Teheran, Bandar Anzali dan Bandar Abbas di Iran, Baku di Azerbaijan, serta Mumbai di India. Target Rusia adalah menghubungkan Rusia dengan pelabuhan- pelabuhan strategis di Asia, Timur Tengah dan Afrika. Iran adalah partisipan aktif dalam skema-skema infrastruktur yang dikembangkan Rusia, India dan negara-negara Asia Tengah. Mereka bercitacita mengambil peluang secepat- cepatnya setelah diangkatnya embargo ekonomi dari Amerika Serikat untuk mengembangkan konektivitas Iran dengan India, Azerbaijan, dan Rusia, baik melalui darat maupun laut.

Pelabuhan Chabahar di Iran bagian selatan yang berada di Teluk Oman dibangun menjadi pelabuhan laut dalam dengan kesepakatan antara India dan Iran demi memperbaiki layanan laut Iran yang selama ini terlalu padat. Chabahar juga berkembang sebagai zona perdagangan bebas. Rute Chabahar sangat strategis di Samudera Hindia. Kota Bandar Abbas di selatan Iran yang berada di Selat Hormuz juga dibuka untuk rangkaian kerja sama konektivitas tersebut. Iran juga bergegas memperbaiki konektivitas udaranya dengan memperbarui armada pesawat komersialnya, yakni dengan menganggarkan pembelian 80 pesawat Boeing dan 17 pesawat Airbus.

Artinya kalau di dalam negeri kita terlalu fokus pada kekhawatiran terhadap China, maka kita luput melihat gambar besar yang jauh lebih perlu diantisipasi. China dengan proyek One Belt One Road memang menginvestasikan jumlah dana yang fantastis, 113 miliar dolar; tidak hanya untuk jalan raya dan jalur kereta api, tetapi juga jalur pipa minyak bumi dan gas bumi, jalur listrik, jalur internet, dan jalur dagang lewat laut. Ambisinya adalah menghubungkan China di darat dan di laut sampai ke tempat-tempat terjauh seperti Eropa dan Afrika, mengakhiri isolasi kota-kota tak berpantai yang selama ini kurang terhubung dengan dunia global.

Bandingkan cita-cita dan investasi China dengan negara-negara lain yang saya sebut di atas. Tidak kalah fantastis bukan? Infrastruktur memang agenda besar 2017, tetapi jangan lupa bahwa infrastruktur yang dikembangkan berbagai negara bukanlah yang sifatnya inward looking alias melihat ke dalam, melainkan yang sifatnya outward looking alias melihat ke luar negeri. Untuk Indonesia, kita menyambut baik inisiatif Presiden Joko Widodo ketika menghidupkan semangat maritim, namun melihat skema-skema infrastruktur yang dikembangkan negara-negara lain, kita tak punya waktu panjang untuk bergegas mempercepat langkah.

Keterbatasan anggaran di dalam negeri sebenarnya dapat diatasi dengan mengembangkan skema-skema ambisius yang dapat menarik investor untuk tidak melupakan betapa menguntungkannya jalur-jalur laut di Nusantara dan ASEAN. Jika di negara-negara lain tadi yang dikembangkan terutama jalur perdagangan, sejumlah sektor lain yang kompetitif di Tanah Air seperti perbankan, properti, jasa-jasa terkait di sektor-sektor perhubungan dan perikanan patut didorong untuk mengambil manfaat dari berkembangnya pusatpusat pertumbuhan baru di Asia Tengah, India, Iran, Rusia, dan kota-kota yang dibuka oleh China.

Jalur diplomasi yang sudah dibuka di Asia Tengah, Timur Tengah, dan negara-negara Afrika di Samudera Hindia dapat digiatkan untuk meraih cita-cita tersebut. Saya yakin 2017 adalah waktunya optimistis bagi Indonesia, khususnya kalau kita membuka mata lebih lebar memanfaatkan segala peluang yang terbuka.

Dinna Wisnu, Pengamat Hubungan Internasional

KORAN SINDO, 04 Januari 2017

Le Pen dan Bumerang Politik SARA di Prancis

TEMAN saya, warga negara Indonesia, yang telah bekerja di Kota Paris selama lebih dari lima tahun menjadi sangat khawatir dengan hasil pemilu dua minggu lalu di Prancis, khususnya karena keunggulan Marine Le Pen dari Partai Front Nasional. Marine Le Pen, menurut dia, dipandang sebagai kandidat yang tidak punya jalan keluar atas masalah yang ada di Prancis, tetapi pandai menggunakan sentimen antiminoritas, anti terhadap imigran, dan anti terhadap EU dalam setiap diskusinya.

Le Pen menggunakan isu SARA dan menunjuk para imigran, khususnya umat muslim, sebagai penyebab dari pelambatan ekonomi dan peningkatan pengangguran yang relatif tinggi. Provokasi semacam itu sulit dibendung karena dalam beberapa tahun terakhir ini Prancis memang diserang oleh aksi teroris yang berafiliasi kepada ISIS. Meskipun ia kalah dari Macron pada putaran pertama, secara umum agenda para kandidat telah cenderung bergerak ke kanan dan intoleransi semakin menguat di antara warga Prancis.

Siapakah Marine Le Pen? Apakah beda model politik Marine Le Pen dari pemimpin Partai Front Nasional terdahulu dan partai-partai mainstream di Prancis? Marine Le Pen adalah putri Jean Le Pen, pendiri Front Nasional, satu di antara partai politik sayap kanan di Prancis yang didirikan pada 1974. Jean Le Pen sangat populer karena ia selalu mencoba keberuntungan untuk menjadi calon presiden dalam setiap kesempatan pemilihan presiden sejak 1974, 1988, 1995, 2002, hingga 2007.

Kemenangannya terhadap Jacques Chirac dari Partai Konservatif yang fenomenal pada putaran pertama pemilihan presiden pada 2002 membuat ia semakin percaya diri walaupun akhirnya ia kalah pada putaran kedua karena partai Sosialis dan partai kecil lain bekerja untuk memenangkan Chirac dan mencegah Le Pen menang. Jumlah pemilih pada putaran kedua tahun itu lebih banyak dibandingkan putaran pertama sebagai hasil mobilisasi penuh partai-partai yang sudah mapan. Meski demikian, popularitasnya pada putaran pertama itu pun tidak dapat menyelamatkan dirinya dari kudeta yang dilakukan oleh putrinya sendiri pada 2011. Marine Le Pen tidak menyukai sikap ayahnya yang sangat provokatif, intoleran, dan tidak diplomatis, serta dianggap membuat suara partai tidak tumbuh. Sebab itu, ia menyingkirkan ayahnya dan tampil sebagai pemimpin partai di Front Nasional yang baru. Tindakan politik tersebut tepat dan menguntungkan bagi Front Nasional.

Marine Le Pen membawa Front Nasional jauh “lebih moderat” dalam ukuran sayap kanan sehingga dapat menghimpun para pemilih yang tidak suka terhadap gaya kepemimpinan Jean Le Pen. Marine melakukan pembenahan di dalam partai. Ia mengurangi figur-figur yang dianggap sebagai tokoh sayap kanan ekstrem, bigot, pendukung NAZI atau anti-Yahudi. Ia melakukan strukturisasi partai dengan mengisi kepengurusan dengan orang-orang yang lebih muda, modern, berpendidikan, dan santun.

Ia bahkan memilih Florian Phillipot sebagai wakilnya yang berusia 31 tahun dan baru tamat dari perguruan tinggi elite Ecole Nationale d’Administration. Perubahan ini terutama untuk menyasar pemilih muda dari sayap kiri dan kanan.

Strategi untuk membawa Front Nasional lebih “moderat” tidak berati mengurangi garis politik partai yang sangat populis dan kanan ini. Secara politik, kebijakan Front Nasional adalah menolak keanggotaan Prancis dalam masyarakat Uni Eropa (EU), menolak Eurozone, menolak Schengen Area, pendekatan yang keras terhadap pelanggaran hukum, dan penolakan terhadap kebebasan bergerak bagi pendatang baik yang berasal dari negara-negara anggota EU dan khususnya pendatang di luar EU.

Marine hanya mencoba untuk mengimbangi garis politiknya populis kanan, tetapi berusaha untuk mencitrakan partainya sebagai partai yang peduli dengan kelompok masyarakat lain, modern, dan progresif. Ia bahkan tidak segan-segan mengancam membawa ke pengadilan apabila ada orang yang menuduh Front Nasional sebagai partainya sayap kanan ekstrem di Prancis.

Strategi itu berhasil. Marine Le Pen mengikuti jejak ayahnya untuk menjadi calon presiden setiap kali ada kesempatan untuk mengikutinya. Ia adalah kandidat dengan perolehan suara banyak ketiga di bawah François Hollande dan petahana Presiden Nicolas Sarkozy pada 2012. Ia memperoleh 17% atau sekitar 6,42 juta suara. Perolehannya lebih tinggi dari yang dicapai oleh ayahnya pada 2002. Jean Le Pen saat itu hanya memperoleh 4,8 juta atau sekitar 16,8%. Bintangnya pun terus bersinar hingga menempatkan diri sebagai unggulan kedua di bawah Emmanuel Macron dari sayap tengah pada putaran pertama presiden Prancis dua minggu lalu.

Kemajuan demi kemajuan yang dicapai oleh Front Nasional bukanlah sebuah kejutan. Para pengamat sudah sejak jauh-jauh hari meramalkan bahwa Front Nasional akan berhasil mengubah dirinya dari partai gurem menjadi partai mainstream di Prancis. Kemenangan Marine dan Macron dalam Pilpres Prancis 2017 ini juga telah menjadi catatan sejarah penting di Prancis. Dalam pilpres tahun ini mereka telah mengalahkan dua partai besar dan mapan yang selalu ada dalam sejarah pemilu yaitu Partai Sosialis dan Partai Konservatif (Union pour un Mouvement Populaire-UMP).

Mengapa Front Nasional dapat membesar dan mengalahkan ideologi dua partai besar di Prancis? Mehdi Hasan, seorang jurnalis di Washington DC, mengatakan di The Intercept bahwa penguatan Front Nasional bukan hanya karena reformasi internal yang dilakukan oleh Marine sejak 2011, melainkan juga karena politisi dari Partai Konservatif dan Sosialis yang ikut memainkan isu SARA sejak lama untuk mendulang suara dan dengan dalih membendung Le Pen agar tidak mendominasi suara anti-imigran yang sedang berkembang.

Politik SARA yang Jadi Bumerang

Contohnya adalah Presiden Mitterrand (Partai Sosialis) yang mengatakan bahwa Prancis telah melampaui “ambang toleransi” terhadap imigrasi. Meskipun kemudian Mitterand menarik pernyataannya tersebut, Perdana Menterinya yang juga dari Partai Sosialis, Edith Cresson, memunculkan kegaduhan ketika menyarankan agar imigran ilegal dideportasi dengan dipesankan pesawat khusus.

Wartawan dari Uni Eropa Cathryn Cluver menjelaskan bahwa pernyataan Mitterand pada akhir 1980-an itu mengejutkan karena selama sepuluh tahun sebelumnya Mitterand dikenal sebagai presiden sosialis pertama di Prancis yang memberi nuansa kemanusiaan pada kebijakan imigrasi di Prancis. Antara 1981-1986 justru ada banyak peraturan imigrasi yang mendukung imigrasi secara legal.

Penerus Mitterand, Jacques Chirac, mantan perdana menteri Prancis pada 1991, rupanya bertugas mengembalikan suara Partai Sosialis yang tergerus oleh Front Nasional. Karena itu, Chirac mengamini pernyataan bahwa seluruh pekerja Prancis sudah lelah dengan imigran yang “malodorant et bruyant” (berbau dan berisik).

Kaum imigran di Eropa, yang umumnya dari Arab dan Afrika, dikonotasikan bau karena aroma masakannya dan berisik karena kerap berkelahi dengan polisi. Pada masa itu pula mantan Presiden Valery Giscard d’Estaing (Partai Konservatif/UMP) memperingatkan masyarakat akan “bahaya invasi” imigran.

Isu SARA diangkat lagi oleh Nikolas Sarkozy yang meluncurkan “Debat Nasional tentang Identitas Nasional” pada 2009. Ia mengumumkan larangan berkerudung yang sebenarnya hanya berlaku pada 2.000 perempuan dari total 2 juta perempuan muslim di Prancis pada 2010, juga berkoar bahwa daging halal adalah “isu yang paling dibincangkan di Prancis” pada 2012. Sarkozy pula yang menyebut Partai Front Nasional sebagai partai demokratis dan menyebutnya “cocok untuk Republik”.

Kondisi di atas mengingatkan kita pada situasi yang dihadapi juga di Tanah Air. Politisi yang mapan dari dua partai besar di Prancis tidak pernah membayangkan bahwa strategi mereka untuk memainkan isu SARA ternyata justru melapangkan jalan bagi Le Pen untuk menjadi lebih populer.

Diskriminasi dan konflik sosial di antara warga Prancis dan imigran semakin tajam. Bibit radikalisme dan terorisme tidak hanya subur di antara warga imigran muslim, tetapi juga warga Prancis. Kekerasan seperti lingkaran setan yang semakin lama semakin rumit dan kompleks untuk diuraikan.

Perkembangan politik SARA di Prancis patut menjadi pertimbangan politisi dan pemilih di Indonesia saat pilkada, pemilu legislatif, dan pemilu presiden. Memenangkan suara mayoritas hari ini bisa jadi bumerang bagi stabilitas sosial pada tahun-tahun selanjutnya.

Dinna Wisnu, Pengamat Hubungan Internasional;

KORAN SINDO, 03 Mei 2017

Geliat Anti globalisasi dalam Pemilu Eropa

Tahun 2017 adalah tahun yang penting bagi Benua Eropa. Pasalnya, tahun ini akan ada berbagai pemilihan umum yang akan menyoroti perseteruan antara politisi mapan (political establishment) dan politisi oportunis yang bergerak karena ketidakpuasan masyarakat. Ada pemilihan presiden dan parlemen di Prancis, Hungaria, Slovenia, dan Jerman; pemilihan umum di Belanda, Norwegia, dan Republik Ceko; serta pemilu lokal di Portugal dan Irlandia. Ada tiga negara yang penting untuk diperhatikan karena akan memengaruhi arah perkembangan Eropa, yakni Jerman, Prancis, dan Belanda.

Prancis menjadi penting karena negara tersebut adalah salah satu pemegang hak veto di Dewan Keamanan (DK) PBB. Bayangkan apabila negara pemegang hak veto di DK PBB dikuasai pemerintahan yang sangat kanan dan populis. Saat ini sudah terjadi pada Amerika Serikat dan Inggris. Jerman dan Belanda juga penting bagi Uni Eropa karena perekonomian mereka yang stabil dan besar di antara negara-negara anggota Eropa lain selain Inggris. Pemilihan umum di Eropa tahun ini menjadi menarik dibandingkan periode sebelumnya karena beberapa partai populis di negara-negara tersebut semakin meningkat perolehan kursinya.

Brexit dan Trump adalah fenomena yang telah menginspirasi partai kanan populis di Eropa untuk bergerak maju, tetapi sekaligus bisa mengubur inspirasi itu apabila belum ada dampak signifikan yang dihasilkan dari Brexit dan kebijakan proteksionis Trump dalam jangka waktu dekat. Belanda adalah negara yang akan mengadakan pemilu pada Maret.

Ipsos Mori, sebuah lembaga survei di Belanda, melaporkan awal bulan ini bahwa Party for Freedom (PVV) yang dipimpin oleh Geert Wilders akan memenangkan kursi legislatif apabila pemilu diadakan pada saat survei dilakukan. Pemilu di Belanda akan membicarakan tema-tema tentang bagaimana mengurangi atau berhenti menolong negaranegara EU yang melemahkan euro seperti Rumania, Yunani, dan negara dengan perekonomian kecil lainnya. Partai ini mungkin partai yang secara terang dan terbuka menentang keberadaan muslim di Eropa dan khususnya Belanda. Partainya telah membuat manifesto deislamisasi Belanda denganbeberapausulnya, antara lain menutup pusat peng-ungsian, menutup sekolah-sekolah muslim, menutup perbatasan dan melarang seluruh migran dari negara berpendudukmuslim tanpa kecuali, dan seruan-seruan provokasi lainnya.

Prancis adalah negara yang akan mengadakan pemilihan presiden pada 23 April 2017, dan akan dilanjutkan pada 7 Mei 2017 apabila tidak ada di antara para kandidat yang menang satu putaran dalam pemilihan pertama. Presiden Prancis saat ini François Hollande yang berasal dari Partai Sosialis sebenarnya masih punya jatah untuk maju dalam periode ke-2.

Hak ini terpaksa ia tangguhkan karena popularitasnya semakin menurun dengan semakin tingginya kasus-kasus terorisme yang terjadi belakangan ini dan dukungan Partai Sosialis atas kebijakan Uni Eropa yang mengizinkan pengungsi untuk masuk. Benoit Hamon yang telah memenangkan nominasi dalam Partai Sosialis akan menggantikan Hollande. Kemungkinan Prancis akan mengikuti jejak Inggris dan Amerika dalam menerapkan kebijakan yang proteksionis dan antipendatang (baik pengungsi atau bukan) bisa menjadi kenyataan. Survei yang dilakukan oleh Kantar Sofres tahun lalu mengumumkan Marine Le Penn dari Front Nasional, partai yang Far-Right akan memenangkan putaran pertama, namun ia akan dikalahkan oleh Francois Fillon dari Partai Konservatif yang diprediksi akan memenangkan putaran kedua.

Emmanuel Macron dari Partai Tengah juga berpeluang untuk memenangkan putaran kedua apabila ia berhadapan dengan Fillon. Tema pokok yang menjadi materi kampanye dan pertanyaan masyarakat di Prancis adalah apakah nilai-nilai sekuler Prancis cocok dengan penduduk muslim di Prancis (Wall Street Journal, 16/11/2016). Marine Le Penn saat ini berada di atas angin Partai Konservatif dan Liberal berkat kampanyenya untuk menolak pengungsi dan globalisasi. Sebaliknya, Partai Sosialis yang mendukung globalisasi dan pengungsi, semakin hari semakin turun popularitasnya. Pertanyaannya kemudian apakah partai yang berhaluan sosialis, konservatif, dan liberal akan bergerak ke tengah untuk mengimbangi suara Le Penn atau tetap pada prinsipnya.

Angela Merkel akan memasuki masa kepemimpinan ke- 4 sebagai kanselir Jerman apabila ia tidak mengundurkan diri. Jerman tidak memiliki batas periode kepemimpinan sebagai kanselir. Masyarakat Jerman masih mempercayai kepemimpinan Merkel. Survei mengenai popularitas dan elektabilitasnya tetap tertinggi, walaupun menurun dalam beberapa terakhir karena prinsipnya untuk tetap menerimapengungsidari Timur Tengah.

Popularitasnya saat ini telah sedikitnya menyelamatkan Jerman dari semakin menguatnya Partai Alternatif untuk Jerman (Alternative for Germany) yang dipimpin oleh Frauke Petry yang berhaluan populis kanan dan skeptis terhadap EU. Menurunnya popularitas Merkel menguntungkan buat kompetitor terdekatnya, Partai Sosial Demokrat yang dipimpin Martin Schulz.

German broadcaster ARD mengungkapkan hasil polling-nya minggu lalu yang menempatkan Schulz sebagai kandidat yang berpotensi menggantikan Merkel karena terus secara konsisten mendapat tambahan suara. Apabila kecenderungan ini terus berlanjut hingga pemilihan umum September nanti, posisi Schulz akan kuat.

Rangkaian pemilihan umum baik presiden maupun parlemen akan menjadi ujian bagi Masyarakat Uni Eropa apakah mereka dapat bertahan dalam menghadapi gelombang politisi oportunis yang menunggangi ketidakpuasan massal masyarakat terhadap struktur politik saat ini. EU dianggap sebagai lembaga supranasional yang terlalu mengintervensi politik dalam negeri masing-masing negara anggota.

Sama halnya dengan seruan yang dilontarkan oleh Trump, kelompok-kelompok antikemapanan menuding globalisasi menjadi sumber dari ketimpangan di dalam negeri. Nilai-nilai solidaritas yang menjadi dasar dari terbentuknya Masyarakat Uni Eropa dipertanyakan karena dibenturkan dengan fenomena menguatnya terorisme dan radikalisasi yang mengakibatkan beberapa negara rentan dengan serangan aksi-aksi kejahatan teroris.

Perubahan yang terjadi di Eropa dapat berdampak langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian kita. Perdagangan EU dan Indonesia saat ini masih berada di bawah perdagangan regional ASEAN-EU dan belum ada perjanjian bilateral langsung.

EU selama ini mendorong dalam kampanye perdagangannya menginginkan sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dan bersama-sama menghilangkan efek negatif dari globalisasi dengan cara memastikan keuntungan yang didapatkan oleh negara-negara berkembang yang terlibat kerja sama dengan mereka.

Nilai-nilai ini mungkin akan menjadi terkompromikan apabila EU cenderung untuk mendorong proteksionisme untuk melindungi dampak negatif globalisasi bagi kepentingan dalam negeri mereka sendiri.

Dinna Wisnu, Pengamat Hubungan Internasional;

KORAN SINDO, 08 Februari 2017

Uni Eropa di Persimpangan Jalan

KEMENANGAN Alexander Van der Bellen dari Partai Hijau di Austria mengalahkan Hofer, seorang politisi dan pemimpin Partai Kebebasan dari sayap kanan pada minggu lalu belum dapat membuat para pejabat tinggi Di Uni-Eropa bernapas lega. Karena di hari yang sama saat Perdana Menteri Italia, Matteo Renzi, mengalami kekalahan dari referendum yang menuntut pengurangan wewenang parlemen di Italia. Sejatinya apabila Matteo Renzi dapat memenangkan referendum untuk mengurangi wewenang parlemen dalam keputusan-keputusan eksekutif, maka Perdana Menteri dapat mengambil kebijakan ekonomi-politik yang lebih mendukung penguatan Uni Eropa. Di sisi lain, hal itu juga dapat mengurangi tekanan dari kelompok sayap kanan yang selalu mengerem kebijakan-kebijakan yang Pro-Uni Eropa di Parlemen.

Gejala-gejala Eropa yang akan berubah haluan menjadi lebih Kanan telah terjadi dalam sepuluh tahun terakhir. Kemenangan-kemenangan kecil partai dan organisasi sayap kanan di satu negara dikhawatirkan akan memiliki efek menambah kepercayaan diri kelompok sayap Kanan di negara lain.

Sayap Kanan di Eropa saat ini cenderung mendukung kebijakan ekonomi yang lebih proteksionis, lebih nasionalistik dalam ranah politik dan cenderung anti-imigran dalam mengatasi masalah krisis pengungsi. Selain Italia dan Austria yang secara formal menunjukkan penguatan sayap kanan, negara-negara lain di Eropa juga memiliki kecenderungan sama dilihat dari meningkatnya proporsi jumlah kursi dari tahun ke tahun untuk partai Kanan. Contoh adalah Front Perancis Bersatu di bawah pimpinan Marine Le Pen yang meningkat perolehan kursinya dari 4,3% di tahun 2007 menjadi 13,6% di tahun 2012. Perolehan kursi yang meningkat itu terjadi setelah Marine Le Penn mengurangi kampanye “rasisme dan xenopobia” sehingga mendapat tambahan suara dari golongan kiri-tengah.

Di Belanda, Party for Freedom yang dipimpin oleh Greet Wilders juga mengalami pertumbuhan kekuatan parlemen yang signfikan. Walaupun perolehan kursinya sempat menurun pada tahun 2010 akibat perselisihan di dalam partai, Party for Freedom Belanda ini meningkat perolehan kursinya dari 5,9% di tahun 2006 menjadi 10,1% di tahun 2012.

Di antara dua negara tersebut, Hungaria, Polandia dan Swiss adalah negara-negara yang memiliki partai sayap kanan yang cenderung menguat dalam beberapa pemilihan umum terakhir selain Inggris yang sudah keluar EU. Saya sendiri secara pribadi belum berani untuk menyimpulkan mengapa Eropa saat ini cenderung bergerak ke Kanan. Dari sisi indikator ekonomi, Uni Eropa (EU) secara umum mengalami peningkatan. Pendapatan perkapita negara-negara EU secara rata-rata adalah 28.800 Euro di tahun 2015. Dengan catatan, ada negara dengan penghasilan sangat besar seperti Luxemburg dengan pendapatan per kapita sebesar 89.900 Euro hingga Bulgaria yang terkecil sebesar 6.300 Euro.

Ada asumsi yang mengatakan bahwa sayap Kanan menguat karena hilangnya pekerjaan akibat masuknya para pengungsi. Namun, apabila kita lihat datanya, dari sisi pengangguran, negara-negara yang memiliki kecenderungan menguat sayap Kanannya sangat bervariasi dalam tingkat pengangguran.

Sehingga belum tentu pengangguran yang tinggi menjadi faktor pemicu tumbuh dan berkembangnya partai sayap Kanan. Contoh, secara berturut-turut tingkat pengangguran terhadap angkatan kerja berdasarkan EuroStat, 2015: Jerman (4,6%), Inggris (ex-EU 5,3%), Prancis (10,4%), Italia (11,9%), Belanda (6,9%), Spanyol (22,1%) dan Portugis (12,6%). Sebagai perbandingan, angka pengangguran terhadap angkatan Kerja di Indonesia pada tahun 2015 adalah 6,2%.

Tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Prancis dan Italia mungkin menjadi penyebab menguatnya sentimen anti EU. Tetapi hal ini tidak terjadi di Spanyol dan Portugis yang bahkan memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi dari dua negara tersebut. Demikian pula, Jerman dan Inggris yang memiliki tingkat pengangguran paling kecil tidak menjamin kebal dari virus pengaruh gagasan Sayap Kanan. Inggris bahkan keluar dari EU akibat pengaruh tersebut.

Kesimpulan sementara yang dapat diterima saat ini terhadap menguatnya Sayap Kanan di Eropa adalah gagasan khayalan (delusional) tentang akan lebih sejahteranya negara-negara Eropa bila berdiri sendiri. Atau bila negara-negara anggota mendapatkan kembali wewenang mereka untuk memerintah.

Seperti kita ketahui bersama bahwa EU bukan sekadar forum atau asosiasi seperti ASEAN. Namun EU telah menjelma menjadi Super-State yang memiliki tujuh lembaga sebagai tempat untuk menghasilkan keputusan bersama yang kemudian wajib dilaksanakan oleh negara-negara anggota EU.

Tujuh lembaga tersebut adalah European Council, the Council of the European Union, the European Parliament, the European Commission, the Court of Justice of the European Union, the European Central Bank, dan the European Court of Auditors. Para pemimpin Sayap Kanan berkampanye dan menyakinkan bahwa apabila mereka mengurangi wewenang atau kapasitas EU atau bahkan keluar dari EU, masyarakat akan lebih sejahtera.

Partai-partai sayap kanan di Eropa mungkin masih membutuhkan waktu 1 atau 2 kali periode pemilihan umum untuk dapat memimpin di negaranya masing-masing. Namun secara politik kemungkinan politik dalam negeri di kawasan itu akan bergerak dari Kiri Tengah menjadi Kanan-Tengah demi mencegah Partai Sayap Kanan (Far-Right) semakin menguat. Apabila hal itu terjadi ada beberapa skenario yang mungkin bisa terjadi di dalam jangka pendek.

Skenario pertama adalah ketika terjadi resistensi dan pembatasan bagi pencari suaka padahal solusi konflik di negara-negara yang bermasalah belumlah terbentuk. Inggris yang sudah tidak terikat pada EU misalnya merasa tidak perlu lagi membuka garis perbatasannya bagi para pencari suaka.

Namun EU juga harus menelan pil pahit dari Turki yang mengancam akan membuka perbatasannya bagi para imigran untuk masuk ke Eropa. Pertentangan kebijakan berujung pada pengabaian masalah HAM dan kemanusiaan, bahkan stigmatisasi pada kaum imigran dan pendatang. Hal ini akan menyebabkan masalah atau krisis kemanusiaan di Timur Tengah akan semakin mendalam dan membutuhkan kepemimpinan baru untuk menyelesaikannya.

Skenario kedua adalah mengingat bahwa di Austria sudah tercetus pernyataan oleh partai sayap kanan bahwa Political Islam adalah fasisme baru. Jika para elit politik dapat mengelola isu dengan baik, maka pernyataan seperti itu akan ditentang melalui mekanisme pemilu, antara lain dengan menguatkan kelompok-kelompok politik di jalur Kanan-Tengah agar kelompok-kelompok Kanan kehilangan pendukung.

Tetapi jika isu seperti ini tidak dikelola dengan baik, benturannya lagi-lagi akan berkembang di tataran masyarakat, mengoyak stabilitas relasi antarkelompok-kelompok masyarakat. Pertentangan politik yang menggunakan retorika agama adalah awal dari destabilitas sosial yang kerap berujung pada ketegangan bahkan kehancuran rezim berkuasa.

Ini tantangan besar untuk mendidik publik agar perkembangan negatif di belahan dunia lain tidak sampai diimpor juga ke dalam negeri.

Dinna Wisnu, Pengamat Hubungan Internasional;

KORAN SINDO, 07 Desember 2016

Castro

Pada akhir masa hidupnya, Fidel Castro—mantan presiden Kuba yang baru saja berpulang, masih menggugah dunia untuk memperdebatkan tentang apakah ia dapat disebut sebagai pejuang pembebasan atau seorang diktator. Di satu sisi, Fidel Castro membatasi hak-hak kebebasan sipil seperti kebebasan berbicara atau mengorganisir diri dalam organisasi politik, namun di sisi lain ia telah membawa Kuba unggul dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menggambarkan Fidel Castro sebagai tokoh revolusioner dan orator legendaris yang “memberi perbaikan signifikan pada pendidikan dan kesehatan di negerinya”.

Pernyataan Justin Trudeau tersebut kemudian dikritik oleh Maxime Bernie, lawan politiknya yang menyatakan bahwa seharusnya Trudeau menggambarkan Fidel Castro sebagai “diktator brutal yang membunuh dan memenjarakan begitu banyak orang Kuba, sementara sisa warganya dibiarkan miskin karena ideologi komunisnya yang ngawur”. Karena komentarnya itu, Justin Trudeau dikabarkan mengalami tekanan politik yang dikhawatirkan merusak citranya sebagai tokoh liberal.

Amnesty Internasional, sebuah organisasi pemantau hak asasi manusia (HAM), juga mengakui bahwa di bawah kepemimpinan Castro, masyarakat Kuba telah terbebas dari buta huruf. Kuba juga memiliki sistem kesehatan yang telah membuat angka harapan hidup penduduknya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Amerika Latin lain. Namun demikian, pelanggaran HAM dan penangkapan para aktivis politik yang menentang otoritas dan kekuasaannya membuat Fidel Castro dapat dikategorikan sebagai diktator.

Alih-alih menyebutnya sebagai diktator atau tokoh pembebasan, PM Justin Trudeau dan Amnesty Internasional menyebut Fidel Castro sebagai “polarizing figure“ atau dalam terjemahan kasarnya adalah seseorang yang di satu sisi kontroversial, memicu perdebatan dan pembelahan di masyarakat namun di sisi lain menarik perhatian dan populer. Beberapa media massa pernah menyematkan istilah tersebut kepada tokoh seperti Margaret Thatcher, Dick Cheney, atau Bill Clinton. Istilah ini biasanya muncul dalam polling atau survei terkait dengan hubungan antara popularitas dan elektabilitas dalam pemilihan umum.

Namun demikian, bagi tokoh-tokoh pergerakan yang pernah bekerja sama atau dibantu oleh Kuba, seperti Nelson Mandela atau Yasser Arafat, Fidel Castro bukanlah sekadar tokoh yang kontroversial. Namun, Castro memang seorang yang tulus membantu masyarakat lain yang sedang terjajah. Contohnya, satu tahun setelah Mandela dibebaskan dari penjara yang telah ditinggalinya selama 27 tahun, ia ke Kuba untuk mengunjungi Fidel Castro pada 1991.

Sebelum kedua pemimpin itu memulai pembicaraan, Mandela mendahuluinya dengan pertanyaan tajam yang bernada kekecewaan. Ia berdiri berhadapan dengan Castro yang duduk di sofa dan bertanya dengan nada yang tinggi kapan Fidel Castro akan mengunjungi Afrika Selatan? Mandela mengatakan bahwa seluruh pemimpin dari seluruh penjuru dunia sudah datang mengunjunginya (setelah ia dibebaskan), namun teman kami, Kuba, yang telah melatih masyarakat Afrika Selatan dan mendistribusikan sumber daya dalam perjuangan, belum sekalipun mengunjungi Afrika Selatan.

Kapan, kapan Anda mau datang? Pertanyaan tersebut menunjukkan arti penting Kuba dalam perjuangan masyarakat Afrika Selatan dalam membebaskan diri dari politik Apartheid yang memarjinalisasi masyarakat kulit hitam. Banyak negara yang dulunya diam atau membantu langsung rezim kulit putih di Afrika Selatan menindas masyarakat kulit hitam tiba-tiba berubah menjadi teman baik Mandela ketika ia bebas.

Negara-negara seperti Israel, Inggris, dan Prancis, termasuk Amerika Serikat (AS) yang menyediakan informasi intelijen CIA kepada rezim kulit putih Afrika Selatan untuk menangkap Mandela, tampak muncul sebagai “pembebas” masyarakat Afrika Selatan. Namun, Mandela ternyata lebih terkesan kepada Kuba yang hadir ketika perjuangan masyarakat Afrika Selatan mengalami masa-masa susah dan bukan pada saat senang.

Tidak banyak pemimpin negara, terutama dari negara maju, yang menyukai Fidel Castro. Beberapa pendapat menilai Fidel Castro sebagai seorang diktator yang memerintah dengan tangan besi, terutama dalam memberangus kebebasan sipil. Di tangan Castro, beberapa kelompok penentangnya memang ditangkap dan dipenjara. Elizardo Sanchez, kepala Komisi Independen HAM Kuba (the Independent Cuban Commission on Human Rights and National Reconciliation) menyebut ada 167 tahanan politik pada 2010.

Sebanyak 53 orang di antaranya dibebaskan pada 2015 sebagai bagian dari paket normalisasi hubungan dengan AS. Donald Trump, presiden terpilih AS, telah mengancam melalui Twitter: Bila Kuba tidak bersedia memberi kesepakatan yang lebih baik bagi rakyat Kuba maka segenap rakyat Amerika dan Amerika keturunan Kuba akan membatalkan perjanjian (kerja sama) yang ada (antara Kuba dengan AS).

Reince Priebus, kepala Dewan Pimpinan Nasional Partai Republikan yang ditunjuk Trump sebagai calon kepala staf Gedung Putih, mengatakan bahwa perubahan yang harus terjadi di Kuba adalah penghapusan model represif dalam politik, kebebasan pasar, kebebasan beragama, dan pembebasan tahanan politik. The Heritage Foundation yang membuat Indeks Kebebasan Ekonomi tahun 2016 menempatkan Kuba sebagai negara paling tertindas ekonominya dibandingkan dengan negaranegara lain.

Kuba mendapat nilai 29,8% di bawah rata-rata negara-negara Amerika Latin sebesar 59,9%. Kebebasan ekonomi di Kuba bahkan lebih rendah dari kebebasan ekonomi rata-rata dunia sebesar 60,7%. GDP Kuba hanya USD6.789 dan berada di bawah rata-rata GDP negara-negara Amerika Latin sebesar USD10.227 di tahun 2013. Kritik menyasar kepada sistem sosialisme Kuba dalam perekonomiannya.

Ekonomi pasar dibatasi sehingga tidak ada kreativitas dan kegiatan ekonomi lain selain pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Negara memiliki banyak beban karena harus menggaji tidak hanya pegawai negeri dan tentara, tetapi juga pekerjaan lain seperti dokter, perawat hingga tukang bangunan. Beberapa sektor sudah diliberalisasi (khususnya yang terkait dengan pariwisata seperti pemandu wisata, hotel, sopir taksi) untuk menyerap dolar dari turis yang datang. Namun, hal ini justru menimbulkan persoalan baru karena mereka yang menerima gaji dolar lebih tinggi kesejahteraannya daripada yang tidak. Dari semua variabel, khususnya kebebasan hak sipil, yang digunakan untuk menggolongkan Fidel Castro sebagai diktator, pencapaian di bidang pendidikan dan kesehatan adalah kenyataan yang sebetulnya bertolak belakang dari sejarah para diktator di dunia ini.

Mereka yang menolak Fidel Castro menganggap pencapaian pendidikan dan sistem kesehatan hanya alat untuk melegitimasi kekuasaannya. Castro harus mewujudkan itu karena bila tidak maka ia akan kehilangan popularitasnya. Pada kenyataannya, pendidikan dan sistem kesehatan bukanlah “sekadar” program. Apabila Castro memang memiliki ambisi berkuasa maka ia tentu tidak ingin warganya menjadi terdidik.

Dalam sejarah pembebasan dari penjajahan, pendidikan adalah alat untuk melawan kolonialisme sehingga kebodohan enggan diberantas demi melanggengkan kekuasaan. PBB mencatat bahwa Kuba adalah yang terbaik dalam hal investasi di bidang pendidikan. Dengan 13% alokasi pendapatan negara untuk pendidikan, UNESCO mengatakan bahwa Kuba mengalokasikan jauh lebih banyak anggaran untuk pendidikan dibandingkan Amerika Serikat (2%) atau Inggris (4%).

Besarnya alokasi anggaran salah satunya karena pemerintah Kuba memberi subsidi 100% agar seluruh warga bisa bersekolah gratis hingga universitas. Hal ini kontras perbedaannya dengan negara diktator lain seperti Korea Utara di mana sekolah adalah eksklusif bagi kalangan tertentu dan para lulusannya sepenuhnya bekerja untuk rezim berkuasa. Di Kuba, tidak hanya perempuan boleh bersekolah, tingkat capaian nilai matematika dan bahasa dari Kuba menurut UNESCO terbilang di atas rata-rata lulusan di Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

Bank Dunia dalam laporan 2014 bahkan mengakui bahwa sistem pendidikan di Kuba adalah yang terbaik di Amerika Latin dan Karibia karena para dosennya yang berkualitas tinggi. Tak heran jika Kuba mencetak para ahli yang mengabdi ke seluruh dunia seperti dokter dengan reputasi sangat baik. Dengan mutu manusianya, Kuba kemudian rajin mengirim dokter-dokternya untuk membantu kegiatan kemanusiaan di berbagai negara yang kesusahan seperti saat wabah ebola di Sierra Leone. Dalam hal layanan kesehatan, rakyat Kuba boleh gembira karena pemerintah memberi akses gratis air minum yang aman dan sanitasi. Kematian Castro adalah pengingat bagi negara-negara berkembang tentang makna solidaritas yang melebihi sekadar kerja sama perdagangan.

Pada saat Castro menyejahterakan warganya lewat pendidikan dan kesehatan, ia tidak hanya memikirkan Kuba yang sejahtera dan bisa bersaing dengan negara yang ideologinya bertentangan dengan Kuba, tetapi ia juga memikirkan negara-negara lain yang masih menderita. Kuba bersedia memberi dengan cuma-cuma. Nilai-nilai inilah yang terasa minim hari ini dan mungkin dengan kepergian Castro kita diingatkan kembali akan pentingnya solidaritas macam itu.

Dinna Wisnu, Pengamat Hubungan Internasional;

KORAN SINDO, 30 November 2016

Menyikapi Trumponomics

Menjelang akhir minggu ini, Amerika Serikat (AS) akan melantik presiden barunya, Donald Trump. Terlepas dari gaduhnya suasana di dalam negeri terkait gaya komunikasi Presiden Trump, termasuk yang baru-baru ini disampaikan oleh bintang film Hollywood Meryl Streep, kenyataan haruslah dihadapi publik bahwa AS sudah memilih prioritas tertentu dengan memilih Presiden Trump sebagai nakhodanya. ”Making America Great Again”, Membuat Amerika Besar Lagi. Demikian target Presiden Donald Trump. Dari gaya komunikasinya, Trump ingin melaju dengan agenda-agendanya dan mengesampingkan kritik segala pihak tentang caranya memimpin. Meskipun teorinya sekarang adalah masih masa-masa bulan madu, kedalaman perbedaan pendapat antara kubu pendukung Trump dan kubu yang anti-Trump membutuhkan jembatan waktu yang lebih panjang. Tidak ada ”bisnis seperti biasa” dalam politik luar negeri AS, khususnya terkait kebijakan ekonomi.

Masih sedikit hasil riset atau pendapat yang dapat secara pasti menjelaskan kebijakan ekonomi Donald Trump atau Trumponomics secara detail. Hal ini disebabkan dalam masa kampanye lalu, Donald Trump menyampaikan proposal kebijakan yang saling tidak konsisten demi merebut suara rakyat Amerika. Tiadanya konsistensi itu menyebabkan luasnya ruang untuk melalukan multiinterpretasi dan spekulasi tentang langkah nyata apa yang akhirnya akan diambil oleh Trump. Meski demikian, hal-hal yang diucapkannya berulang kali secara konsisten adalah reformasi pajak, yaitu dengan mengurangi pajak perusahaan dan perorangan dan meningkatkan belanja fiskal di sektor infrastruktur. Trump juga akan mengurangi belanja sosial baik dengan mengurangi anggaran atau menyerahkannya kepada pihak swasta. Hal yang juga menjadi kontroversi dalam minggu terakhir kampanye dan mendapat perlawanan dari Partai Demokrat adalah rencana untuk menghapuskan Obamacare yang selama ini telah memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di AS. Apabila sesuai dengan janjinya di masa kampanye, kemungkinan jaminan kesehatan akan kembali dikelola oleh pihak swasta.

Kebijakan reformasi pajak Trump bila dilakukan sesuai janji kampanyenya sudah pasti akan menimbulkan defisit dalam anggaran belanja negara. Logika sederhananya, pendapatan negara dikurangi tetapi pembelanjaan, khususnya untuk infrastruktur, akan digenjot habis. Pertanyaannya, dari mana uang untuk menutupi defisit belanja akan jadi menentukan kebijakan ekonomi AS baik di dalam dan luar negeri. Kebijakan ini juga akan merembet kepada kebijakan politik luar negeri terutama terkait dengan kerja sama antar negara dan hal-hal lain yang tidak terkait dengan ekonomi secara langsung, seperti krisis di Timur Tengah, penguatan pengaruh AS di Asia-Pasifik atau juga Eropa. Secara ekonomis, danauntuk menambal lubang defisit dapat diperoleh dengan menerbitkan surat utang negara atau obligasi. Surat utang tidak menarik kalau suku bunganya tidak kompetitif terutama dibandingkan dengan negara-negara emerging market termasuk Indonesia.

Momen kenaikan ini yang akan ditunggu-tunggu oleh para pengambil keputusan di negara-negara lain terutama negara emerging market di mana uang dari negara maju berkumpul. Apabila Bank Sentral AS menaikkan suku bunga yang dapat menarik uang dari negara emerging market, tentu ini akan menjadi masalah. Walaupun akan kebanjiran investasi, nilai tukar dolar juga akan menguat secara perlahan-lahan.

Keadaan itu juga akan menyulitkan Amerika Sendiri karena akan membuat ekspornya menjadi tidak kompetitif. Dalam konteks dan dinamika ini, rencana detail Trumponomics sebagai langkah antisipasi menjadi penting untuk kita amati. Meski demikian, dalam beberapa minggu setelah pengumuman kemenangannya ada beberapa komentar yang dapat menjadi bahan dalam menilai Trumponmics ke depan.

Pertama, terkait Perdagangan.

AS prinsipnya merasa harus mengakhiri defisit dalam neraca perdagangannya, terutama terhadap China. Sampai hari ini wacana yang berkembang di AS adalah agar AS membalikkan defisitnya. Yakni dengan mengadukan segala kecurangan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku pasar lain, khususnya model-model yang ditudingkan kepada China seperti overproduksi, mengendalikan nilai tukar mata uang, menerapkan hambatan non-tariff. Tak heran Robert Lighthizer yang berpengalaman sebagai penasihat hukum bidang perdagangan dikabarkan akan ditunjuk sebagai Wakil AS untuk Perdagangan (US Trade Representative). Karena nasib Trans Pacific Partnership belum jelas, target Presiden Obama untuk menjadikan AS sebagai penentu aturan main perdagangan di tingkat global belum jelas juga.

Hal ini menarik untuk dicermati negara seperti kita karena dikotomi surplus dan defisit yang dianut oleh AS sangat dikaitkan dengan nilai ekspor impor barang dan jasa. Ada sisi yang kemungkinan akan diabaikan atau minimal tidak mendapat perhatian besar, yakni terkait pola konsumsi masyarakat AS. Defisit dapat pula timbul karena masyarakat lebih senang membeli dari luar negeri atau membeli daripada memproduksi sendiri. Jadi, kita juga perlu jeli mengolah dan meningkatkan permintaan dari publik AS. Hal ini dapat lebih menguntungkan daripada harus menghadapi tuntutan hukum urusan perdagangan dari para pengacara AS. Aksi hukum terkait upaya menurunkan defisit dapat teratasi jika konsumen mengutarakan pilihannya akan suatu produk atau jasa. Hal lain yang juga menarik dicatat adalah dorongan untuk membalas hambatan non-tariff dengan hambatan yang sejenis atau membawanya ke meja pengadilan.

Dari sisi ini, setidaknya ada dua hal utama yang sebenarnya penting untuk dikembangkan, yakni inovasi yang mendukung peningkatan daya saingprodukataujasadankeberpihakan negara pada riset yang akan menghasilkan produk dan jasa berdaya saing tinggi. Aksi saling tuding terkait hambatan non-tariff dapat teratasi jika suatu negara lebih kompetitif di bidang inovasi dan riset. Sejumlah negara dari emerging market bergegas di bidang ini, antara lain India dan China.

Kedua, terkait Daya Tarik Produksi.

AS pada prinsipnya menginginkan lebih banyak perusahaan yang beroperasi dari AS. Cara yang digunakan adalah pemberian insentif pemotongan pajak bagi korporasi, dari 35% menjadi 15%. Potongan pajak tersebut diklaim akan meningkatkan laba perusahaan hingga 20%; suatu skema yang seharusnya menarik bagi perusahaan- perusahaan. Untuk pajak pribadi, kabarnya akan ada penurunan tarif pajak bagi mereka yang berpenghasilan tinggi dan biasanya harus menanggung pajak 35-40%.

Mereka ini dikabarkan hanya perlu membayar pajak 33% saja dari penghasilan bulanannya. Karena parlemen di AS punya hak untuk memengaruhi kebijakan Presiden Trump terkait pemotongan pajak ini, program tersebut diprediksi tidak akan diterapkan sampai setidaknya menjelang akhir tahun. Kabarnya parlemen akan mengajukan pajak atas barangbarang impor, yang artinya konsumen di Amerika bisa jadi punya lebih sedikit pilihan belanja. Memang tidak ada yang tahu persis apa saja komponen Trumponomics yang sesungguhnya akan berlaku. Namun, di Indonesia yang penting adalah membuka opsi-opsi lain agar apa pun pilihan Trump, perekonomian kita dapat terus tumbuh. Amerika Serikat butuh waktu selama setahun ini untuk melakukan penyesuaian di berbagai lini sampai program-program Trump bisa sungguh terlaksana.

Dinna Wisnu, Pengamat Hubungan Internasional

KORAN SINDO, 11 Januari 2017

Brexit dan Konsekuensinya

ADA banyak hal yang dapat kita diskusikan dari hasil referendum rakyat Inggris, Kamis (23/6), akhirnya memutuskan keluar dari Uni Eropa (UE). Dari sisi emosi, hampir semua pihak khususnya yang memilih untuk remain (tetap di UE) terkejut dengan hasil yang ada karena dalam dua minggu berturut-turut mayoritas lembaga poling mengunggulkan kubu ini dibandingkan leave (meninggalkan UE). Rasa percaya diri yang kuat juga menghinggapi para pemimpin Eropa yang dalam menit-menit menjelang pemungutan suara, masih yakin bahwa Inggris tidak akan hengkang. Kepanikan, kecewa dan kemarahan pun memuncak ketika KPU Inggris mengumumkan pihak leave mencapai 51,9% dan remain 48,1%. Jumlah pemilih yang ikut referendum mencapai lebih dari 30 juta orang, dan menurut BBC angka kepesertaan ini tertinggi dibandingkan pemilu-pemilu Inggris sejak 1992. Inggris pun resmi keluar dari UE (Britain exit atau Brexit).

Kegeraman para pemimpin Eropa tampak dari pernyataan Presiden UE yang menyatakan kecewa. Dia menegaskan pembicaraan Inggris keluar dari UE harus menunggu Perdana Menteri baru yang akan dipilih pada Oktober nanti. Ia kesal karena negara-negara anggota UE tidak dapat segera memutuskan langkah selanjutnya setelah hasil referendum, dan merasa seperti disandera oleh konflik politik internal Inggris. Inggris dan UE harus segera membahas pelaksanaan pasal 50, yang intinya bahwa keinginan dan proses pengunduran diri dari EU harus segera dilakukan maksimal dalam dua tahun. Negara-negara anggota EU mengkhawatirkan suasana yang tidak pasti selama masa transisi, akan memperburuk dampak ekonomi negatif, tidak hanya kepada Inggris tetapi juga negara-negara di sekitarnya. Secara eksternal, bagaimana dampaknya untuk Indonesia?

UE dan Variasi Keanggotaan

Prinsip utama yang perlu kita yakini bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa berdiri sendiri termasuk Inggris. Kita harus melihat Brexit sebagai keputusan politik rakyat Inggris untuk menolak dominasi kepemimpinan UE, namun secara de facto ekonomi Inggris tetap bagian dari Eropa secara umum dan khususnya UE. Walaupun sudah tidak dominan lagi, ekspor Inggris paling besar diserap oleh pasar UE, kemudian Amerika Serikat dan diikuti oleh sejumlah negara lain. Demikian pula UU, tidak dapat mengabaikan Inggris begitu saja karena negara ini memiliki keunggulan komparatif di sektor jasa, pendidikan dan pelayan publik. Yang lebih menjadi pertanyaan, kerja sama apa yang akan dirintis oleh UE dan Inggris paska Brexit.

Kita juga perlu memahami bahwa meskipun terlihat homogen, negara-negara di Eropa juga sangat heterogen dilihat dari berbagai sisi. Misalnya, tidak semua negara di Eropa adalah anggota UE, atau tidak semua negara Ue memakai mata uang euro. Ada banyak format kerja sama yang dapat dipilih oleh Inggris agar tetap terintegrasi dengan pasar dan menjaga agar Eropa tetap menjadi pasar yang menyerap produk ekspornya. Model kerja sama yang dikenal antara lain mulai format kerja sama European Economic Area (EEA), European Free Trade Association (EFTA), EU Custom Union (EUCU) hingga kerja sama bilateral.

Apa yang membedakan format tersebut satu dengan format lain terutama dalam kesepakatan-kesepakatan seperti Free Movement of Goods (FMG), Free Movement of Services (FMS), Free Movement of Capitals (FMC), Free movement of Persons (FMP), Contribution to EU Budgets, Application to EU Laws, EU Regulations dan Possibility of Independently Negotiate trade aggreements within EU.

Format Kerja Sama

Beberapa negara Eropa yang tidak menjadi anggota UE akan memilih format kerja sama sesuai dengan kepentingan dalam negeri mereka masing-masing. Beberapa format yang dipilih kemudian menjadi model kerja sama yang saat ini mungkin tengah dipertimbangkan oleh Inggris.

Polandia dan kawan-kawan (2015) menyebutkan setidaknya ada empat model kerja sama yang dapat dipilih oleh Inggris untuk berhubungan dengan UE dan negara lain di dalam zona Eropa. Pertama, adalah model Norwegia di mana Inggris dapat bekerja sama dengan UE menggunakan format EEA dan EFTA. Dalam model ini, Inggris dan UE menjalankan kesepakatan mulai dari FMS hingga kemungkinan melakukan negosiasi secara otonom dengan UE seperti yang telah disebutkan di atas. Perbedaannya bahwa Inggris hanya perlu menjalankan 350 peraturan yang terkait dibandingkan dengan 1.000an peraturan yang harus dilakukan bila menjadi anggota UE. Beberapa peraturan yang berpeluang dirundingkan terutama terkait dengan FMP atau imigrasi yang selama ini memang menjadi pokok masalah.

Model kedua, adalah model Swiss yaitu kerja sama yang dilakukan bersama UE hanya dilandasi kesepakatan EFTA dan bilateral kedua pihak. Sampai saat ini, Swiss dan UE memiliki sekitar 120 perjanjian perdagangan bilateral. Dalam model ini, kesepakatan kerja sama dengan model Norwegia, namun perbedaannya sebagai anggota EFTA, Inggris dapat merundingkan aturan atau perjanjian apa saja di dalam UE yang dapat dijalankan dan yang ditolak.

Model ketiga, adalah model Turki. Dalam model ini, kesepakatan yang bisa dicapai terutama dalam soal FMG dan tidak kerja sama lainnya. Turki saat ini bisa bebas melakukan ekspor-impor dengan tarif yang rendah namun dalam soal kebebasan warga negara Turki untuk bekerja di negara UE masih dibatasi. Turki juga belum mendapatkan kewajiban untuk melakukan iuran untuk UE; berbeda apabila ia menjadi anggota UE atau tergabung dalam kerja sama EEA dan EFTA.

Keuntungan dari negara-negara yang menjalankan model-model tersebut dibandingkan dengan menjadi anggota UE adalah dalam hal kontrol atas sumber daya alam, agrikultur, dan masalah dalam negeri. Satu hal yang perlu dicatat bahwa agrikultur adalah sektor yang sangat diproteksi oleh UE sehingga kebijakan dalam soal ini harus diputuskan secara bersama oleh negara-negara anggota UE. Keluar dari EU, membuat Inggris bisa menentukan kebijakan agrikulturnya sendiri.

Model-model tersebut juga ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Model Norwegia walaupun relatif independen dari intervensi Brussel (pusat pemerintahan UE) tetap dikritik karena dalam kesepakatan hubungan perdagangan, Norwegia tetap didominasi oleh EU. Tuntutan Norwegia untuk masuk ke UE sudah menjadi konsumsi debat politik dalam negeri, namun dua kali referendum yang dilakukan (1972 dan 1994), rakyat Norwegia tetap bahagia dalam format kerja sama yang mereka miliki dengan UE selama ini.

Model Swiss juga dianggap tidak terlalu cocok buat Inggris yang sektor ekonominya sangat variatif dibandingkan dengan Swiss. Swiss punya banyak kesepakatan dengan UE, tetapi untuk urusan keuangan mereka tidak punya kesepakatan yang membahagiakan. Sektor keuangan Swiss masih dibebani oleh sejumlah tarif yang tidak menguntungkan buat investor bila mereka ingin merebut pasar Eropa. Selain itu, Swiss tidak punya kebebasan untuk masuk ke pasar UE untuk bidang jasa keuangan. Padahal kita tahu Inggris sangat besar dan terkemuka di sektor tersebut. Di sisi lain UE pernah mengkritik model Swiss sebagai model gagal, karena Swiss menolak otoritas yang lebih besar darinya padahal UE sangat ingin punya wewenang lebih atas negara-negara anggotanya. Sementara model Turki sangat tidak cocok buat Inggris, dan dianggap kemunduran apabila Inggris tiba-tiba beralih ke model tersebut. Tapi kita belum tahu juga bila situasinya seperti sekarang, apakah kemudian akan ada pertimbangan lain untuk menganut model ini. Ada yang mengatakan bahwa ada kesamaan antara Turki dengan Inggris yakni bahwa mereka membutuhkan EU tetapi tidak menyukai EU.

Bagi Indonesia

Dalam jangka pendek, Indonesia dan negara-negara berkembang lain yang menyandarkan ekspornya di sektor manufaktur dan agrikultur mungkin justru bisa diuntungkan dengan keluarnya Inggris dari Eropa. Produk-produk agrikultur negara berkembang seperti minyak kelapa sawit, kopi, atau teh adalah produk yang sangat kompetitif di pasar Eropa. Petani-petani minyak nabati (kedelai, bunga matahari, dll) di Eropa selama ini menikmati proteksi yang dilakukan oleh UE terhadap impor minyak nabati kelapa sawit Indonesia. Apabila peraturan di Inggris lebih longgar, niscaya produk-produk tersebut lebih terserap di pasar Eropa.

Namun saya juga masih pesimistis kemungkinan itu bisa berjalan karena produk-produk yang sudah terintegrasi dalam global supply chain, maka tata kelolanya tidak lagi diarahkan oleh sebuah kedaulatan hukum tunggal negara tertentu tetapi juga melibatkan non-state actors seperti konsumen, serikat buruh, asosiasi perdagangan, atau LSM. Bentuk tantangan yang harus dihadapi misalnya berupa hambatan non-tarif berupa sertifikasi dan bentuk lain yang mirip, yang menyebabkan biaya produksi kita menjadi lebih besar daripada produsen di Eropa sendiri.

Terkait agrikultur, patut dicermati aturan UE terkait kerja sama dengan negara-negara non-UE. Skema UE terbilang cukup kaku untuk negara-negara non-UE, bahkan belakangan Indonesia termasuk yang dipersulit untuk melakukan ekspor CPO ke UE. Bila Inggris tertarik untuk berinvestasi ke sektor ini, ada poin negosiasi bilateral tambahan yang perlu dikejar Indonesia.

Dampak negatif seandainya Inggris keluar dari EU terhadap Indonesia mungkin berjalan secara tidak langsung, khususnya melalui Tiongkok. Inggris bagi Tiongkok dapat disebut sebagai Hongkong-nya Tiongkok di Eropa. Perdagangan mata uang yuan terbesar kedua di dunia adalah Inggris setelah Hong Kong bahkan Bank Sentral China, juga telah memiliki rencana untuk membuka cabangnya di London. Apalagi sejak IMF menentapkan yuan sebagai special drawing rights (mata uang yang bisa dijadikan sebagai mata uang transaksi perdagangan dunia).

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang dimotori oleh Tiongkok adalah jalan lain untuk mencegah efek buruk pada perekonomian Asia. Inggris yang memutuskan untuk menjadi anggota AIIB adalah mitra yang bisa diakses tanpa melalui UE. Ini perlu dimanfaatkan Indonesia. Artinya, dengan Brexit ini, ada peluang-peluang baru yang akan berkembang. Selain jalur kerja sama bilateral dengan Inggris bisa dikembangkan dengan lebih intensif, UE pun pasti menjadikan Brexit sebagai preseden untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Ke depan, ada harapan baru.

Dinna Wisnu, Pengamat Hubungan Internasional

MEDIA INDONESIA, 27 Juni 2016

Analisis-Brexit dan China

Sebagian rakyat Inggris yang mendukung Inggris keluar dari Masyarakat Eropa (EU) mungkin adalah kelompok masyarakat di dunia yang paling tidak populer saat ini.  Sederetan ahli ekonomi, politik, dan sosial di media massa lebih dominan menyerukan agar Inggris tetap berada di dalam EU yang cikal bakalnya telah diletakkan melalui Perjanjian Paris tahun 1957. Dua negara yang saling bersaing pengaruh di dunia, yakni Amerika Serikat (AS) dan China, pun memberikan pendapatnya bahwa Inggris akan diuntungkan dan menguntungkan masyarakat dunia bila tetap berada di dalam EU. China yang biasanya enggan turut campur dalam masalah rumah tangga negara lain pun tidak bisa menahan diri memberikan pendapatnya untuk menolak Inggris keluar dari EU. Seandainya ini menjadi ukuran, referendum yang akan terjadi besok bisa dikatakan sangat penting bagi dua raksasa ekonomi dunia tersebut.

Bagaimana dengan dampak Brexit kepada Indonesia? Dampak negatif secara langsung bagi Indonesia mungkin tidak demikian besar dibandingkan dengan AS dan China. Investasi kita di Inggris tidak sebanyak investasi kedua negara tersebut. Wajah hubungan perdagangan Indonesia dengan Inggris lebih didominasi ekspor produk-produk yang terkait dengan ekspor produk sepatu/alas kaki/ garmen, tekstil, industri kerajinan kayu, kopi, permesinan, dan udang. Sementara di sisi impor didominasi oleh produk-produk padat modal atau barang konsumsi seperti obat-obatan, pipa, komponen industri penerbangan, bahan dasar alumunium, atau kosmetika.

Sebaliknya, dalam jangka pendek, Indonesia dan negara-negara berkembang lain yang menyandarkan ekspornya di sektor manufaktur dan agrikultur mungkin justru bisa diuntungkan dengan keluarnya Inggris dari Eropa. Produk-produk agrikultur negara berkembang seperti minyak kelapa sawit, kopi, atau teh adalah produk yang sangat kompetitif di pasar Eropa. Petani-petani minyak nabati (kedelai, bunga matahari, dll) di Eropa selama ini menikmati proteksi yang dilakukan oleh EU terhadap impor minyak nabati kelapa sawit Indonesia. Apabila peraturan di Inggris lebih longgar maka produkproduk tersebut niscaya bisa lebih terserap di pasar Eropa.

Namun demikian, saya juga masih pesimistis kemungkinan itu bisa berjalan karena produk-produk yang sudah terintegrasi dalam global supply chain maka tata kelolanya tidak lagi diarahkan oleh sebuah kedaulatan hukum tunggal negara tertentu, tetapi juga melibatkan nonstate actors seperti konsumen, serikat buruh, asosiasi perdagangan, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Artinya walaupun Inggris, misalnya, mendukung produk-produk agrikultur dan manufaktur Indonesia, tidak lantas segalanya menjadi selesai karena secara diplomasi Indonesia perlu tetap berhubungan dengan non-state actors yang jumlahnya tidak sedikit dengan kepentingan dan tujuan berbeda-beda.

Bentuk tantangan yang harus dihadapi misalnya berupa hambatan non-tariff berupa sertifikasi dan bentuk lain yang mirip, yang menyebabkan biaya produksi kita menjadi lebih besar daripada produsen di Eropa sendiri. Dampak negatif seandainya Inggris keluar dari EU terhadap Indonesia mungkin berjalan secara tidak langsung, khususnya melalui China. Inggris bagi China dapat disebut sebagai Hong Kong-nya China di Eropa. Perdagangan mata uang yuan terbesar kedua di dunia adalah Inggris setelah Hong Kong bahkan Bank Sentral China, juga telah memiliki rencana untuk membuka cabangnya di London. Apalagi sejak IMF menetapkan yuan sebagai special drawing rights atau mata uang yang bisa dijadikan sebagai mata uang transaksi perdagangan dunia, China dapat memberikan utang ke negara-negara lain tidak lagi dalam dolar tetapi dalam yuan.

Bagi Inggris, membuat London sebagai offshore pertama dari yuan juga memberikan keuntungan sendiri dalam bentuk pajak dan pendapatan transaksi. Hasil ini tidak lepas dari usaha keras Chancellor George Osborne untuk meyakinkan China untuk tidak memilih Frankfurt atau Brussels. Hal ini mendorong secara teoretis negara-negara lain untuk menyimpan cadangan devisanya dalam bentuk yuan, seiring dengan semakin mendominasinya monopoli China dalam perdagangan dunia.

Apabila hasil referendum besok lebih banyak rakyat yang memilih Inggris tetap dalam pangkuan EU, secara teoretis skenario di atas juga akan menguntungkan perdagangan Indonesia karena ada alternatif digunakannya mata uang yuan. Menguntungkan karena selama ini transaksi perdagangan Indonesia lebih sering dilakukan dengan dolar, padahal kebutuhan akan dolar kerap membuat neraca perdagangan kita defisit. Tentu dalam praktiknya, para ekonom kita yang harus menghitung berapa besar transaksi harus melalui dolar dan berapa besar melalui yuan.

Investasi China di Inggris, walaupun tidak sebesar EU (6%) dan tidak sebesar ke Asia (68%), juga sudah sangat signifikan nilainya. Dengan begitu, hal itu tentu akan membuat pusing para pejabat Partai Komunis China apabila mayoritas rakyat Inggris memutuskan keluar dari EU. Hal ini yang menyebabkan keterikatan China dengan Inggris sedemikian kuat sehingga apa yang terjadi di Inggris, juga akan berdampak pada China. Inggris juga menikmati hubungan dengan China yang diformalkan dalam bentuk ”Strategic Comprehensive Partnership”. Inggris pun menggabungkan diri dalam Bank Infrastruktur Asia yang dikomandani oleh China. Namun demikian, bagi China, kerugian yang paling besar apabila Inggris keluar dari EU adalah berkurangnya pengaruh China atas Eropa dari sisi ekonomi dan politik. Khususnya karena Inggris selama ini dibangun sebagai ”pintu masuk” ke pasar EU yang lebih luas. Inggris telah membantu melobi Eropa agar China mendapatkan market economy status (MES).

Kolom ini mungkin tidak cukup untuk menjelaskan hubungan antara MES dan WTO namun penetapan status ini penting bagi China yang telah banyak menerima tuduhan dumping dari negara-negara lain atas produk-produk ekspor mereka. Selain itu, hubungan dengan Inggris juga bermanfaat untuk mengimbangi perdagangan bebas AS di kawasan Eropa. Indonesia mungkin cukup lega tidak terlalu terkena dampak yang besar dari apapun keputusan rakyat Inggris besok. Namun demikian, kita juga dapat mempelajari posisi China yakni bahwa suka atau tidak suka sebuah kebijakan politik luar negeri akan mengandung risiko dan konsekuensinya sendiri. China mengambil risiko untuk menjadikan London, dan bukannya Frankfurt atau negara lain di Eropa, untuk menginternasionalisasikan yuan karena mereka harus mewujudkan strategi ”One Belt, One Road” yang menghubungkan Asia Tengah, Asia Barat, Timur Tengah, dan Eropa.

Menengok ke belakang, Indonesia dan China pernah sama-sama menjadi negara berkembang 10 atau 20 tahun lalu. Pada saat itu, ciri utama dari perdagangan negara berkembang selain pendapatan minyak- gas adalah mengandalkan produk ekspor dari sektor manufaktur karena limpahan tenaga kerja. Namun, China cepat beranjak untuk meninggalkan sektor manufaktur. Sektor manufaktur sangat ringkih karena lebih kental gejolak sosialpolitik daripada ekonominya. Oleh sebab itu, China mulai mengalihkan diri dan meningkatkan kelas bermainnya di sektor yang padat modal dan teknologi dalam berkompetisi dengan negara lain. Sektor ini lebih stabil dan menghasilkan nilai tambah yang berlipat daripada sektor manufaktur. Pilihan ini membuat China tidak bisa lepas dari pasar Eropa dan AS yang memang menjadi surga bagi pasar yang padat modal dan teknologi. Mereka harus masuk dan menggunakan sistem yang berlaku di sana. Konsekuensinya, mereka menjadi lebih terintegrasi dan mudah terimbas dengan gejolak politik dan ekonomi di Eropa. Inilah pilihan China. Ini pertanda bahwa Indonesia perlu bergegas memilih kelas bermainnya di pasar global.

Dinna Wisnu, Pengamat Hubungan Internasional

KORAN SINDO, 22 Juni 2016