Indonesia Naik Kelas

Tema “Indonesia Naik Kelas” sangat berkaitan dengan komitmen dan upaya pemerintah untuk mewujudkan salah satu sasaran RPJMN 2015-2019, yaitu menjadikan Indonesia negara maju sekaligus keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah pada tahun 2030. Pencapaian sasaran ini membutuhkan transformasi struktural yang didukung kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Sebagaimana diketahui, perekonomian Indonesia bertransformasi dengan cepat dari perekonomian yang mengandalkan sumber daya alam ke perekonomian yang berbasis pengolahan untuk kemudian terhenti karena krisis ekonomi.

Transformasi ekonomi memang tetap berlanjut pascakrisis meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat. Prosesnya ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah daripada periode sebelum krisis, peningkatan peran sektor jasa, termasuk dalam menyerap realokasi tenaga kerja dari sektor pertanian, serta gejala deindustrialisasi yang ditunjukkan oleh penurunan kinerja industri pengolahan. Kondisi ini ditengarai sebagai pertanda bahwa kita dimungkinkan untuk terjebak dalam pendapatan menengah (middle income trap) dan menjadi agak sulit untuk naik kelas ke negara berpendapatan tinggi. Kajian yang dilakukan Felipe pada 2012 menunjukkan Indonesia masih dikategorikan rentan terhadap middle income trap karena kita masih memiliki momentum untuk menatastruktur perekonomian. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita kita yang sebesar3,9% dalam periode 2000-2010 atau masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk (1,4%). Selain itu, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan nilai tambah sektor industri (4,8%) masih relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan nilai tambah di sektor pertanian (4,2%).

RPJMN 2015-2019 menargetkan, perekonomian nasional tumbuh rata-rata 6-8% dalam lima tahun sehingga kita mampu mewujudkan produk domestik bruto (PDB) per kapita sekitar USD7.000 dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang dapat diturunkan masing-masing menjadi 7-8% dan 4-5% pada 2019. Target-target tersebut menjadi titik tolak untuk mengarah pada pencapaian pendapatan per kapita yang setara dengan negara berpendapatan menengah atas pada 2025. Apabila kita dapat melanjutkan pertumbuhan yang tinggi dan pada saat yang sama meningkatkan kualitas distribusi pendapatan antar kelompok dan antar wilayah dalam struktur sosial ekonomi yang lebih kokoh, status Indonesia sebagai negara maju mungkin dapat diwujudkan dalam kurun waktu kurang dari 25 tahun.

Keyakinan ini didasarkan pada, pertama, Indonesia memiliki peluang meraih percepatan pertumbuhan ekonomi yang ditopang dengan peningkatan ketersediaan penduduk usia produktif (kerja) yang besar sebagai hasil dari bonus demografi pada periode 2025-033. Kedua, pemerintah terus memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan melalui dukungan alokasi anggaran yang memadai dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi dan kompeten. Ketiga, pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas antarwilayah dipercepat yang sangat diperlukan untuk transformasi struktur produksi dalam negeri dan peningkatan peran Indonesia di pasar internasional.

Keempat, efektivitas iklim usaha terus ditingkatkan melalui perbaikan kerangka regulasi, pemangkasan prosedur, penghapusan pungutan, dan pelayanan publik yang lebih andal. Kelima, pertumbuhan investasi yang cukup tinggi dalam lima tahun terakhir (6,9%) diharapkan mampu mendorong percepatan transfer teknologi, peningkatan daya saing sektor riil, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Keenam, adanya komitmen tinggi untuk meningkatkan layanan keuangan melalui penguatan lembaga keuangan dan pasar uang/ modal serta perluasan jangkauan layanan keuangan.

Ketujuh, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk penciptaan proses yang lebih efisien dan andal di berbagai bidang.

Cita-cita untuk naik kelas merupakan cita-cita bersama, dan pemerintah mengapresiasi berbagai inisiatif yang telah diakukan oleh berbagai pihak di tingkat pusat, daerah, serta pemangku kepentingan swasta dan masyarakat. Semua komponen sudah menunjukkan komitmen kuat untuk mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya dan peluang yang ada.

Dunia usaha, termasukBUMN, telah menunjukkan upaya-upaya inovatif yang menjadikannya semakin mampu menjadi pelaku utama pembangunan di masa yang akan datang. Peran swasta dan BUMN yang lebih besar, misalnya dalam pembiayaan infrastruktur, menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur nasional ke depan.

Transformasi peran BUMN yang sedang berlangsung, termasuk rencana pembentukan holding, diharapkan mampu memperkuat peran BUMN sebagai lokomotif pembangunan. Ke depan, BUMN diharapkan menjadi pionir dalam mendorong investasi, pembangunan konektivitas, serta perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas penyediaan layanan bagi masyarakat.

Harapan besar terhadap peningkatan peran dunia usaha dalam adaptasi teknologi juga merupakan bentuk dari bekerjanya sistem inovasi yang efektif dalam keterpaduan peran akademisi, pemerintah, dunia usaha,dan masyarakat (quadro helix). Melalui peningkatan riset dan penerapan teknologi, dunia usaha dapat menjadi bagian dari creative destruction yang salah satunya dicirikan melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengembangan dan penerapan platform digital oleh dunia usaha dengan memanfaatkan berbagai dimensi informasi dan data telah mendorong transformasi menjadi usaha yang lebih efisien serta menciptakan sophistication dalam proses produksi dan penyediaan layanan bagi konsumen. Dalam tiga tahun terakhir, multiplier effect dari transformasi struktural yang melibatkan inovasi dan kemajuan teknologi sudah dirasakan sangat besar.

Konsep layanan berbasis digital dan sharing economy, misalnya, telah mampu menunjukkan bahwa kecanggihan teknologi tetap mampu mempertahankan tingkat penyerapan tenaga kerja dan konsumsi rumah tangga, bahkan mampu menambah peluang bidang usaha. Model yang dikembangkan dunia usaha dalam berinovasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi juga menjadi benchmark atau rujukan bagi pemerintah untuk meningkatkan respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Penerapan eoffice, e-procurement, e-licensing, e-health, e-planning, dan digitalisasi layanan publik lainnya sudah menjadi kebutuhan untuk memperpendek birokrasi dan administrasi, mengurangi transaction cost hingga memperkecil peluang korupsi. Hasilnya diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing perekonomian serta memperbesar peluang lndonesia untuk naik kelas.

Kita semua menyadari, apa yang diupayakan pemerintah dengan dukungan dunia usaha perlu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh bangsa Indonesia. Program pembangunan tidak lagi tersentralistik di Pulau Jawa, melainkan diarahkan untuk upaya pemerataan ke luar Pulau Jawa. Sistem otonomi daerah harus dimanfaatkan kepala daerah untuk memunculkan kreativitas masingmasing, konteks spesifik, dan lokasi spesifik.

Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah menerapkan kebijakan peningkatan inovasi yang mendorong tumbuhnya wirausaha-wirausaha baru yang berdaya saing. Menurut UNESCO, pada 2015 Indonesia memproduksi lebih dari 140.000 lulusan sarjana insinyur per tahun atau terbesar keenam di seluruh dunia.

Sarjana insinyur ini diharapkan tidak saja mampu menjadi tenaga kerja yang profesional dan kompeten, melainkan juga menjadi embrio bagi terbentuknya usaha-usaha yang berdaya saing di masa akan datang. Peran pemerintah yang dibutuhkan dalam hal ini adalah memastikan adanya ekosistem yang mampu memberikan kepastian bagi investasi yang masuk serta mendukung komersialisasi ide-ide yang berkembang di masyarakat menjadi sebuah produk dan usaha yang berdaya saing.

Buah-buah kreativitas harus mampu menciptakan program dan kegiatan yang inovatif di daerah sehingga mampu mengatasi berbagai tantangan pembangunan ke depan dan mendorong perekonomian Indonesia untuk naik kelas.

Indonesia pada dasarnya tidak kekurangan talenta-talenta yang mampu membangun bangsa, baik dari sisi pemerintah daerah mau pun dunia usaha. Dengan kerja keras, kerja smart, kerja berkomunikasi, dan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan seluruh lapisan masyarakat, saya yakin Indonesia bisa naik kelas.

Bambang Ps Brodjonegoro, Menteri PPN; Kepala Bappenas

KORAN SINDO, 08 November 2016

Infrastruktur dan Perekonomian

Penilaian terhadap dampak sebuah kebijakan pemerintah perlu berlandaskan pada teori, metodologi, dan data empiris yang kuat sehingga dapat dilihat sejauh mana pengaruh suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sejak tahun 2015 merupakan salah satu yang bisa kita banggakan dan dapat dianalisis efeknya terhadap perekonomian Indonesia. Ibarat sebuah pabrik, ekonomi suatu negara memiliki kapasitas produksi yang dalam ilmu ekonomi biasa disebut dengan pertumbuhan output potensial yang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja, stok kapital, dan tingkat produktivitas. Permasalahannya adalah pertumbuhan output potensial Indonesia terus menurun.

Berdasarkan hitungan dengan pendekatan penawaran agregat (Phillips Curve), pertumbuhan output potensial Indonesia saat ini diperkirakan hanya 5,2-5,5 persen dari sebelumnya mendekati 7 persen. Padahal, Indonesia masih membutuhkan pertumbuhan yang tinggi karena pertumbuhan sebesar 5,2-5,5 persen tidak cukup untuk Indonesia agar dapat segera menjadi negara berpendapatan tinggi. Agar dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dalam 20 tahun ke depan, ekonomi Indonesia harus tumbuh di atas 6 persen. Pertumbuhan yang tinggi juga dibutuhkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Oleh sebab itu, dibutuhkan terobosan agar mampu meningkatkan pertumbuhan output potensial kembali di atas 6 persen. Salah satu terobosan yang dapat dilakukan adalah reformasi struktural, antara lain perbaikan SDM, pembangunan infrastruktur, reformasi pasar tenaga kerja, dan revitalisasi industri.

Jauh dari ideal

Studi Bank Dunia (2015) dan Global Mckinsey (2013) menunjukkan kondisi infrastruktur Indonesia masih jauh dari kondisi ideal bahkan cenderung memburuk. Pertama, dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia (rata-rata 70 persen produk domestik bruto/PDB), stok infrastruktur Indonesia termasuk yang terendah (38 persen PDB). Kedua, jika dibandingkan dengan masa sebelum krisis ekonomi Asia pada tahun 1997/1998, jumlah stok infrastruktur Indonesia menurun dari 49 persen PDB pada 1995 menjadi 38 persen PDB pada 2012. Turunnya stok infrastruktur dikarenakan investasi infrastruktur yang terus menurun dalam dua dasa terakhir. Inilah yang melandasi Pemerintah Indonesia memberikan perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur sejak tahun 2015. Alokasi anggaran infrastruktur meningkat dari Rp 154,1 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 256,1; Rp317,1; Rp387,3 triliun pada 2015, 2016, dan 2017.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pun menetapkan target yang tinggi untuk infrastruktur. Pembangunan infrastruktur pada jangka menengah ini difokuskan pada tiga jenis infrastruktur, yakni infrastruktur penyedia pelayanan dasar (seperti infrastruktur air minum dan sanitasi), infrastruktur pendukung sektor unggulan (seperti tol laut dan listrik 35 megawatt), dan infrastruktur perkotaan (seperti angkutan massal rel dan jalan). Hingga saat ini, sudah banyak pembangunan infrastruktur yang direalisasikan.

Investasi infrastruktur pemerintah beberapa tahun belakangan ini telah membuahkan hasil yang tecermin dari naiknya peringkat kualitas infrastruktur Indonesia dalam Laporan Daya Saing Global (Global Competitiveness Report) 2017-2018 dari posisi ke-60 menjadi posisi ke-52 dari total 137 negara. Namun, perlu dicatat, peringkat Indonesia dalam Laporan Daya Saing Global 2017-2018 hanya bisa mencapai posisi ke-36 dari sebelumnya ke-41 karena salah satu penyebabnya adalah peringkat infrastruktur Indonesia yang masih belum meningkat cepat.

Kondisi infrastruktur Indonesia masih lebih rendah daripada Singapura, Malaysia, dan Thailand yang menduduki peringkat ke-2, ke-22, dan ke-43. Artinya, Indonesia perlu tetap bekerja keras dalam meningkatkan kualitas infrastruktur ke depan.

Pengalaman negara lain juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk dapat tumbuh lebih tinggi. Contohnya adalah China yang pernah tumbuh dua digit selama lebih dari satu dekade, yang salah satunya didorong oleh pembangunan infrastruktur. Contoh lain adalah Amerika Serikat (AS) yang meningkatkan pengeluaran anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di sekitar tahun 1990-an sampai puncaknya tahun 2002 yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi AS menjadi sekitar 4 persen pada periode 1994-2000. Bahkan, saat ini Donald Trump kembali meningkatkan pengeluaran anggaran untuk infrastruktur sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi AS.

Berbagai literatur juga menunjukkan pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi, dan menciptakan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur pun terbukti dapat mendorong berkembangnya sektor lain dan mampu meningkatkan jaringan informasi dan akses pasar. Studi Dana Moneter Internasional (2014) menunjukkan, kenaikan investasi infrastruktur publik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Satu persen kenaikan investasi infrastruktur publik di negara berkembang akan meningkatkan output sebesar 0,1 persen pada tahun tersebut dan 0,25 persen empat tahun kemudian.

Dampak pada perekonomian

Hingga saat ini, sudah banyak pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Indonesia. Namun, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian? Dengan menggunakan model Interregional Input-Output (IRIO, 2010), dampak pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian dapat dianalisis sampai dengan tingkat provinsi sehingga dapat diketahui efeknya terhadap ekonomi provinsi dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Simulasi dilakukan untuk melihat dampak pembangunan tiga jenis infrastruktur (listrik, transportasi, dan pengairan) tahap konstruksi pada tahun 2017 dan 2018 yang berlokasi di semua provinsi sesuai dengan perencanaan.

Hasil temuan studi ini ternyata sejalan dengan harapan. Pada tahap konstruksi, pembangunan infrastruktur ternyata mampu menciptakan nilai tambah terhadap perekonomian dan dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen. Sebagai contoh, jika pertumbuhan ekonomi pada skenario dasar (baseline) adalah sekitar 5 persen, tambahan pertumbuhan yang akan disumbang oleh adanya pembangunan infrastruktur di tahun 2017 adalah 1 persen di atas skenario dasar. Hasil simulasi ini juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur juga akan mendorong peningkatan aktivitas sektor-sektor lain. Dua sektor yang akan diuntungkan, selain sektor konstruksi, adalah sektor industri pengolahan dan distribusi. Sebagai contoh, berjalannya proyek-proyek infrastruktur selama masa konstruksi akan meningkatkan permintaan akan barang-barang input, seperti semen, besi, beton, mesin, atau alat berat, yang selanjutnya dapat menggerakkan industri terkait barang-barang tersebut.

Dampak pembangunan infrastruktur berdasarkan sebaran wilayah juga menarik untuk dicermati. Walaupun proporsi investasi infrastruktur sebagian besar berlokasi di Pulau Jawa, ternyata efek pengganda terbesar terjadi di Maluku dan Papua. Secara sederhana, semakin besar efek pengganda menunjukkan semakin besarnya nilai tambah yang tercipta dari besaran nilai investasi yang sama. Jika dilihat dari besarnya kontribusi nilai tambah terhadap PDB setiap provinsi, provinsi-provinsi yang menikmati keuntungan terbesar adalah yang berlokasi di luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Bengkulu.

Hal penting lainnya adalah pembangunan infrastruktur akan mendorong peningkatan aktivitas sektor-sektor lain, baik di tingkat nasional maupun di setiap provinsi. Sebagai contoh, di Sulawesi Barat, 47 persen dari total nilai tambah yang diciptakan oleh pembangunan infrastruktur terjadi di sektor pertanian. Contoh lain, di Sumatera Barat, 28 persen dari total nilai tambah yang diciptakan oleh pembangunan infrastruktur terjadi di sektor industri pengolahan. Di Jawa Barat, 34 persen dari total nilai tambah yang diciptakan oleh pembangunan infrastruktur di provinsi itu terjadi di sektor industri pengolahan.

Sebagai catatan, tulisan ini hanya mencakup analisis pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebenarnya, dampak yang akan tercipta dari pembangunan infrastruktur akan lebih besar lagi jika menghitung juga pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh swasta.

Studi ini memberikan bukti empiris akan manfaat dari pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian yang cukup besar. Namun, perlu diingat, seperti ditunjukkan oleh studi IMF, manfaat terbesar dari pembangunan infrastruktur ini akan dirasakan dalam jangka menengah dan jangka panjang karena penyelesaian proyek infrastruktur membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sebagai contoh, masa konstruksi pembangkit listrik butuh waktu 3-5 tahun.

Untuk itu, dalam jangka pendek pemerintah harus tetap mengombinasikan kebijakan pembangunan infrastruktur dengan kebijakan-kebijakan lain yang mendorong sisi permintaan. Saya yakin bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur adalah kunci untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Mengingat pembangunan infrastruktur akan lebih terasa manfaatnya untuk jangka menengah dan panjang, kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan sekarang, melainkan juga untuk kepentingan pemerintah ke depan. Oleh sebab itu, kebutuhan terhadap pembangunan infrastruktur merupakan sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional; Kepala Bappenas

KOMPAS, 26 Oktober 2017