Indonesia Naik Kelas

Tema “Indonesia Naik Kelas” sangat berkaitan dengan komitmen dan upaya pemerintah untuk mewujudkan salah satu sasaran RPJMN 2015-2019, yaitu menjadikan Indonesia negara maju sekaligus keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah pada tahun 2030. Pencapaian sasaran ini membutuhkan transformasi struktural yang didukung kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Sebagaimana diketahui, perekonomian Indonesia bertransformasi dengan cepat dari perekonomian yang mengandalkan sumber daya alam ke perekonomian yang berbasis pengolahan untuk kemudian terhenti karena krisis ekonomi.

Transformasi ekonomi memang tetap berlanjut pascakrisis meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat. Prosesnya ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah daripada periode sebelum krisis, peningkatan peran sektor jasa, termasuk dalam menyerap realokasi tenaga kerja dari sektor pertanian, serta gejala deindustrialisasi yang ditunjukkan oleh penurunan kinerja industri pengolahan. Kondisi ini ditengarai sebagai pertanda bahwa kita dimungkinkan untuk terjebak dalam pendapatan menengah (middle income trap) dan menjadi agak sulit untuk naik kelas ke negara berpendapatan tinggi. Kajian yang dilakukan Felipe pada 2012 menunjukkan Indonesia masih dikategorikan rentan terhadap middle income trap karena kita masih memiliki momentum untuk menatastruktur perekonomian. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita kita yang sebesar3,9% dalam periode 2000-2010 atau masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk (1,4%). Selain itu, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan nilai tambah sektor industri (4,8%) masih relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan nilai tambah di sektor pertanian (4,2%).

RPJMN 2015-2019 menargetkan, perekonomian nasional tumbuh rata-rata 6-8% dalam lima tahun sehingga kita mampu mewujudkan produk domestik bruto (PDB) per kapita sekitar USD7.000 dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang dapat diturunkan masing-masing menjadi 7-8% dan 4-5% pada 2019. Target-target tersebut menjadi titik tolak untuk mengarah pada pencapaian pendapatan per kapita yang setara dengan negara berpendapatan menengah atas pada 2025. Apabila kita dapat melanjutkan pertumbuhan yang tinggi dan pada saat yang sama meningkatkan kualitas distribusi pendapatan antar kelompok dan antar wilayah dalam struktur sosial ekonomi yang lebih kokoh, status Indonesia sebagai negara maju mungkin dapat diwujudkan dalam kurun waktu kurang dari 25 tahun.

Keyakinan ini didasarkan pada, pertama, Indonesia memiliki peluang meraih percepatan pertumbuhan ekonomi yang ditopang dengan peningkatan ketersediaan penduduk usia produktif (kerja) yang besar sebagai hasil dari bonus demografi pada periode 2025-033. Kedua, pemerintah terus memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan melalui dukungan alokasi anggaran yang memadai dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi dan kompeten. Ketiga, pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas antarwilayah dipercepat yang sangat diperlukan untuk transformasi struktur produksi dalam negeri dan peningkatan peran Indonesia di pasar internasional.

Keempat, efektivitas iklim usaha terus ditingkatkan melalui perbaikan kerangka regulasi, pemangkasan prosedur, penghapusan pungutan, dan pelayanan publik yang lebih andal. Kelima, pertumbuhan investasi yang cukup tinggi dalam lima tahun terakhir (6,9%) diharapkan mampu mendorong percepatan transfer teknologi, peningkatan daya saing sektor riil, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Keenam, adanya komitmen tinggi untuk meningkatkan layanan keuangan melalui penguatan lembaga keuangan dan pasar uang/ modal serta perluasan jangkauan layanan keuangan.

Ketujuh, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk penciptaan proses yang lebih efisien dan andal di berbagai bidang.

Cita-cita untuk naik kelas merupakan cita-cita bersama, dan pemerintah mengapresiasi berbagai inisiatif yang telah diakukan oleh berbagai pihak di tingkat pusat, daerah, serta pemangku kepentingan swasta dan masyarakat. Semua komponen sudah menunjukkan komitmen kuat untuk mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya dan peluang yang ada.

Dunia usaha, termasukBUMN, telah menunjukkan upaya-upaya inovatif yang menjadikannya semakin mampu menjadi pelaku utama pembangunan di masa yang akan datang. Peran swasta dan BUMN yang lebih besar, misalnya dalam pembiayaan infrastruktur, menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur nasional ke depan.

Transformasi peran BUMN yang sedang berlangsung, termasuk rencana pembentukan holding, diharapkan mampu memperkuat peran BUMN sebagai lokomotif pembangunan. Ke depan, BUMN diharapkan menjadi pionir dalam mendorong investasi, pembangunan konektivitas, serta perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas penyediaan layanan bagi masyarakat.

Harapan besar terhadap peningkatan peran dunia usaha dalam adaptasi teknologi juga merupakan bentuk dari bekerjanya sistem inovasi yang efektif dalam keterpaduan peran akademisi, pemerintah, dunia usaha,dan masyarakat (quadro helix). Melalui peningkatan riset dan penerapan teknologi, dunia usaha dapat menjadi bagian dari creative destruction yang salah satunya dicirikan melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengembangan dan penerapan platform digital oleh dunia usaha dengan memanfaatkan berbagai dimensi informasi dan data telah mendorong transformasi menjadi usaha yang lebih efisien serta menciptakan sophistication dalam proses produksi dan penyediaan layanan bagi konsumen. Dalam tiga tahun terakhir, multiplier effect dari transformasi struktural yang melibatkan inovasi dan kemajuan teknologi sudah dirasakan sangat besar.

Konsep layanan berbasis digital dan sharing economy, misalnya, telah mampu menunjukkan bahwa kecanggihan teknologi tetap mampu mempertahankan tingkat penyerapan tenaga kerja dan konsumsi rumah tangga, bahkan mampu menambah peluang bidang usaha. Model yang dikembangkan dunia usaha dalam berinovasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi juga menjadi benchmark atau rujukan bagi pemerintah untuk meningkatkan respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Penerapan eoffice, e-procurement, e-licensing, e-health, e-planning, dan digitalisasi layanan publik lainnya sudah menjadi kebutuhan untuk memperpendek birokrasi dan administrasi, mengurangi transaction cost hingga memperkecil peluang korupsi. Hasilnya diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing perekonomian serta memperbesar peluang lndonesia untuk naik kelas.

Kita semua menyadari, apa yang diupayakan pemerintah dengan dukungan dunia usaha perlu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh bangsa Indonesia. Program pembangunan tidak lagi tersentralistik di Pulau Jawa, melainkan diarahkan untuk upaya pemerataan ke luar Pulau Jawa. Sistem otonomi daerah harus dimanfaatkan kepala daerah untuk memunculkan kreativitas masingmasing, konteks spesifik, dan lokasi spesifik.

Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah menerapkan kebijakan peningkatan inovasi yang mendorong tumbuhnya wirausaha-wirausaha baru yang berdaya saing. Menurut UNESCO, pada 2015 Indonesia memproduksi lebih dari 140.000 lulusan sarjana insinyur per tahun atau terbesar keenam di seluruh dunia.

Sarjana insinyur ini diharapkan tidak saja mampu menjadi tenaga kerja yang profesional dan kompeten, melainkan juga menjadi embrio bagi terbentuknya usaha-usaha yang berdaya saing di masa akan datang. Peran pemerintah yang dibutuhkan dalam hal ini adalah memastikan adanya ekosistem yang mampu memberikan kepastian bagi investasi yang masuk serta mendukung komersialisasi ide-ide yang berkembang di masyarakat menjadi sebuah produk dan usaha yang berdaya saing.

Buah-buah kreativitas harus mampu menciptakan program dan kegiatan yang inovatif di daerah sehingga mampu mengatasi berbagai tantangan pembangunan ke depan dan mendorong perekonomian Indonesia untuk naik kelas.

Indonesia pada dasarnya tidak kekurangan talenta-talenta yang mampu membangun bangsa, baik dari sisi pemerintah daerah mau pun dunia usaha. Dengan kerja keras, kerja smart, kerja berkomunikasi, dan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan seluruh lapisan masyarakat, saya yakin Indonesia bisa naik kelas.

Bambang Ps Brodjonegoro, Menteri PPN; Kepala Bappenas

KORAN SINDO, 08 November 2016