Ketimpangan Perekonomian

Akhir-akhir ini, isu ketimpangan perekonomian nasional kembali menghangat. Ini sebenarnya lagu lama dengan topik yang timbul tenggelam. Ketimpangan dan ketidakadilan adalah hal yang sangat serius, mengingat beragamnya etnis, agama, dan suku. Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi semua pihak dan lapisan masyarakat. Menurut Amy Chua dalam bukunya World on Fire, pasar bebas dalam demokrasi yang didominasi kelompok yang sedikit dapat berujung pada perpecahan. Oleh karena itu, masalah ketimpangan dalam perekonomian sangatlah krusial dan perlu ditangani segera oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan.

Terjadi di Semua Negara

Masalah ketimpangan ekonomi ini ternyata bukan hanya terjadi di negara miskin dan berkembang, melainkan juga negara maju yang berkecukupan dan lebih manusiawi. Kita pikir, urusan perut hanyalah milik negara miskin ternyata dirasakan juga oleh rakyat negara maju, terutama dalam hal kesempatan kerja. Tilik saja mengapa Presiden Donald J Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45. Tidak lain adalah karena masalah ketimpangan ekonomi yang berhasil dikemas dengan jitu dan "seksi" oleh Trump.

Slogan "Beli Produk Amerika (Buy American)" dan "Pekerjakan Orang Amerika (Hire American)" secara implisit menyatakan adanya ketimpangan perekonomian di Amerika Serikat. Si kaya semakin kaya, sementara penduduk miskin terperangkap dalam kemiskinan dan sulit bangkit karena energinya habis untuk meratapi kemiskinannya.

Menurut OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development), ketimpangan di Amerika Serikat meningkat, terutama setelah krisis ekonomi dan moneter global 2008. Ini sangat jelas ditunjukkan oleh angka koefisien gini yang meningkat dari 0,374 pada 2007 menjadi 0,394 pada 2014. Dunia memang begitu ironis dan kontras. Ketika dunia lagi berbenah dan disibukkan oleh pemulihan perekonomian global yang terasa amat lambat, yang terjadi justru ketimpangan ekonomi yang makin melebar.

Mungkin saya agak naif, ketimpangan perekonomian yang meningkat di dunia ada kaitannya dengan kebijakan QE (quantitative easing atau pelonggaran kuantitatif) oleh Amerika Serikat yang juga dilakukan Jepang dan Uni Eropa. Bisa jadi, dugaan ini masih sangat prematur dan harus dibuktikan dengan penelitian yang lebih dalam dan komprehensif. Meski demikian, kita perlu mencermati secara hati-hati apa arti QE sesungguhnya? QE adalah kebijakan moneter nonkonvensional, di mana bank sentral membeli aset keuangan dari bank komersial dan institusi swasta lainnya dengan harapan meningkatkan uang beredar di perekonomian. Sangat jelas di sini, suntikan dana yang dilakukan oleh bank sentral, tahap pertama melalui sektor finansial, baru kemudian berlanjut menjadi stimulus ke sektor riil.

Kurang Efektif

Pertanyaannya, apakah setelah dari sektor finansial, transmisi berjalan lancar dan efektif ke sektor riil? Ternyata QE kurang efektif mendorong pemulihan di sektor riil, buktinya sangat jelas terhadap perekonomian Amerika Serikat.

Perekonomian Amerika Serikat, setelah krisis ekonomi dan moneter global, sepanjang 2010-2016 rata-rata relatif sangat lambat pertumbuhannya. Hanya 2,1 persen, jauh di bawah sektor finansial. Indeks harga saham Amerika Serikat (DJI) pada periode yang sama rata-rata kenaikannya 10,7 persen. Dengan kata lain, pertumbuhan DJI meningkat sangat cepat, yaitu lima kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonominya. Dengan demikian, wajar jika Janet Yellen sebagai bos bank sentral Amerika Serikat (The Fed) dalam pidatonya tahun 2014 mengangkat masalah sosial tentang jurang yang makin lebar antara si kaya dan miskin saat pasar saham global mengalami kenaikan signifikan. Indeks harga saham di Amerika Serikat melonjak 15,8 persen pada 2013, naik lagi 11,8 persen pada 2014. Perekonomian AS 2013 dan 2014 hanya tumbuh 1,7 persen dan 2,4 persen.

Tampaknya dunia mulai terperangkap dalam ketimpangan perekonomian dan ini cukup mengkhawatirkan jika terus berlanjut, termasuk Indonesia. Selama 71 tahun Indonesia merdeka, ada kecenderungan keadilan sosial makin jauh dari terwujud. Sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, terasa semakin jauh karena justru kesenjangan yang makin menghiasi perekonomian domestik.

Kemiskinan Menurun

Selama periode 2007-2016, tingkat kemiskinan sebenarnya menurun cukup signifikan ke 10,7 persen pada 2016, dari 16,6 persen pada 2007. Begitu juga tingkat pengangguran, turun dari 9,11 persen pada 2007 menjadi 5,61 persen pada 2016. Sayangnya, catatan positif dari kedua indikator ini tidak diikuti dengan perbaikan tingkat pemerataan. Angka koefisien gini malahan naik dari 0,360 persen pada 2007 menjadi 0,394 persen pada 2016 walaupun sudah mulai ada tanda-tanda penurunan koefisien gini sejak tiga tahun terakhir.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita bedah apa yang menjadi sumber ketimpangan dalam perekonomian Indonesia. Secara ekonomi, paling tidak ada tiga kemungkinan penyebab makin melebarnya ketimpangan di perekonomian nasional.

Pertama, peranan sektor pertanian makin tergerus, padahal sektor ini yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Peranan PDB sektor pertanian turun dari 14,9 persen pada 2007 menjadi 12,8 persen pada 2016. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja sektor ini turun drastis menjadi 32 persen pada 2016 dari 41 persen pada 2007.

Kedua, upah sektor pertanian jauh di bawah sektor lainnya dan sangat tidak menarik. Secara rata-rata selama periode 2007-2016 upah sektor pertanian hanya separuh rata-rata upah nasional. Jadi, sangat jelas terlihat ada kesenjangan upah yang terlalu tinggi antara sektor pertanian dan sektor lainnya. Bandingkan dengan sektor finansial yang rata-rata penyerapan tenaga kerjanya sangat rendah sekitar 2,2 persen. Ternyata upah sektor finansial sekitar tiga kali lipat dari upah tenaga kerja di sektor pertanian.

Terakhir, perkembangan harga saham melonjak tajam setelah krisis ekonomi global 2008. Periode 2010-2014, harga saham tumbuh di kisaran 2 digit, kenaikan tertinggi tahun 2010 sekitar 54 persen. Secara rata-rata harga saham naik sekitar 13 persen sepanjang 2010-2016.

Keuntungan di pasar saham, tentunya yang menikmati adalah kalangan level atas, sehingga yang kaya makin kaya, berbeda dengan si miskin yang kenaikan pendapatannya sangat lambat. Kenaikan harga saham ini tidak lain karena derasnya arus modal asing melalui investasi portofolio (saham dan obligasi) jangka pendek, jauh melebihi investasi langsung jangka panjang (foreign direct investment).

Dengan kondisi tersebut, bukan perkara mudah untuk memperbaiki ketimpangan yang ada. Saya kira, pemerintah sudah melek akan masalah ini, bagaimana keadilan (equity) harus ditegakkan. Keberpihakan pemerintah sangat dibutuhkan agar masyarakat memperoleh yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidupnya, bukan hanya sekadar kesamaan perlakuan (equality) antara si kaya dan miskin.

Miskin Tertinggal

Faktanya adalah orang yang lemah/miskin tidak memiliki aset (teknologi, pembiayaan, sarana/prasarana), kemampuan terbatas, dan sering mengalami diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemihakan dari pemerintah, antara lain bisa melalui redistribusi dan hibah aset, subsidi, dan fasilitasi.

Saya kira pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Perekonomian sudah sangat fasih memetakan persoalan ini yang menjadi akar utama ketimpangan. Kini, tiba saatnya memperbaiki wajah ketimpangan ekonomi Indonesia, jangan biarkan konflik sosial meletup dahsyat tidak terduga. Filsuf Jerman, Friedrich Engels, mengatakan, "Satu ons aksi lebih berharga daripada satu ton teori". Ini yang diperlukan rakyat miskin dari pemerintahnya.

Anton Hendranata, Chief Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk

KOMPAS, 22 Maret 2017