Tiga Tahun Politik Luar Negeri Jokowi-Kalla

Politik luar negeri Indonesia tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla tengah berubah. Aktivisme Indonesia dalam kancah hubungan internasional terlihat meningkat, menjadi lebih aktif dan makin asertif setidaknya dalam tahun terakhir. Pengamat yang obyektif, cermat, dan hati-hati (meticulous) mesti tidak gagal mengamati gejala ini. Kegagalan atau ketidakcermatan pengamat bisa bersumber dari skeptisisme terhadap politik luar negeri Indonesia sejak awal masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pandangan skeptis itu terkait kebijakan Presiden Jokowi yang sejak memegang tampuk kekuasaan lebih berorientasi ke dalam (inward looking) dengan prioritas pokok pada pembangunan infrastruktur fisik. Dengan prioritas ini, Presiden Jokowi dianggap tidak mementingkan peran lebih aktif Indonesia di kancah internasional (outward looking).

Apalagi, Presiden Jokowi tidak hadir dalam Sidang Umum PBB di New York tiga tahun berturut-turut sejak 2015. Pekan lalu, Jokowi juga tidak hadir di Istanbul, Turki, untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT/Summit) D-8, delapan negara Muslim yang paling menonjol dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (developing atau emerging). Sebaliknya, Presiden Jokowi mendelegasikan kehadiran dan diplomasi Indonesia dalam Sidang Umum PBB di New York kepada Wapres Jusuf Kalla. Begitu juga Wapres Jusuf Kalla mewakili Presiden dalam KTT D-8 Istanbul. Daftar pendelegasian dari Presiden kepada Wapres bisa cukup panjang. Namun, Presiden Jokowi hadir selektif dalam forum seperti KTT ASEAN, termasuk dengan negara-negara mitra ASEAN. Presiden juga hadir di KTT APEC, G-20, KTT Dunia Arab-Islam dengan Amerika Serikat, dan beberapa forum internasional lain. Presiden Jokowi juga berkunjung dan bertemu dengan kepala pemerintahan negara-negara utama yang menjadi mitra kerja sama ekonomi, perdagangan, politik, dan sosial-budaya, seperti negara-negara ASEAN, China, AS, Jepang, Jerman, Inggris, dan Australia. Meski demikian, bagi kalangan pengamat politik luar negeri Indonesia, Presiden Jokowi tetap dianggap belum menampilkan postur Indonesia yang lebih high profile. Mereka berharap Jokowi dapat memainkan peran lebih besar sesuai sosok Indonesia sebagai negara besar (punch its weight).

Indonesia memang belum sepenuhnya ”menonjok sesuai bobotnya”. Namun, Presiden Jokowi memberikan pendelegasian lebih besar kepada Wapres Jusuf Kalla bersama Menlu Retno LP Marsudi untuk menampilkan sosok politik luar negeri yang tak kurang bobotnya. Menghadiri berbagai forum KTT dan pertemuan internasional lain, selain acara resmi, Wapres Kalla menjadi ”sasaran” pertemuan bilateral di sela waktu dengan banyak kepala pemerintahan negara lain. Karena itu, meski Presiden Jokowi hanya hadir dalam berbagai forum internasional secara sangat selektif, Indonesia tetap menjadi salah satu pusat perhatian banyak kalangan internasional. Sebab itu, banyak pula kepala negara dan kepala pemerintahan merasa perlu datang ke Indonesia, termasuk yang terlibat pertikaian, seperti Raja Salman (Arab Saudi) dan Emir Syekh Tamim bin Hamad al-Tsani (Qatar). Padahal, lebih dari tiga dasawarsa kepala dua negara ini tidak ke Indonesia.

Kenapa Indonesia menjadi sangat menarik? Ini terkait keberhasilan Indonesia memelihara stabilitas politik dan keamanan yang memungkinkan peningkatan ekonomi. Hasilnya, sejak April 2017, Indonesia termasuk di antara 10 negara dengan PDB lebih dari 1 triliun dollar AS; dan antara 2025-2030 Indonesia diprediksi menjadi negara keempat atau kelima terkuat ekonominya. Tak kurang pentingnya, Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Pada saat sama, Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia—setelah India dan AS—adalah show case, contoh keberhasilan di mana Islam kompatibel dan berjalan beriringan dengan demokrasi.

Sekali lagi, Indonesia tegak menonjol di tengah masih bertahannya konflik, kekerasan, dan perang di sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim di Dunia Arab dan Asia Selatan. Dalam konteks ini, peran Indonesia sangat menonjol dalam memediasi konflik Rohingya. Menjadi satu-satunya negara yang diterima Pemerintah Myanmar.

Kunci efektivitas politik luar negeri Indonesia karena pendekatan ”total diplomasi” yang low profile, inklusif, dan rekonsiliatif. Indonesia menjauhi diri dari menggunakan pendekatan yang disebut Menlu Retno Marsudi sebagai megaphone diplomacy. Contoh lain keberhasilan diplomasi Indonesia terlihat pula dalam pembentukan Bali Democracy Forum (BDF) Tunis Chapter di Tunis, ibu kota Tunisia, Senin (2/10). BDF Tunis Chapter ingin menggali pengalaman terbaik Indonesia dalam demokrasi sejak reformasi. Indonesia yang berhasil mengonsolidasikan demokrasinya tidak ingin menggurui negara lain. Indonesia hanya ingin berbagi pengalaman terbaik dalam demokrasi.

Azyurmardi Azra, Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

KOMPAS, 24 Oktober 2017