Tiga Tahun Jokowi

Dalam tiga tahun terakhir, semangat membangun infrastruktur fisik menjadi misi utama pemerataan ekonomi pada era Jokowi-JK. Ruas jalan tol bertambah 568 kilometer, sembilan bendungan rampung, dan jembatan bertambah 25.149 meter. Namun tak pernah ada evaluasi mengenai dampaknya terhadap perekonomian. Puja dan puji pencapaian pembangunan memang terkadang menidurkan akal sehat. Contohnya, pembangunan infrastruktur seharusnya berkorelasi positif dengan penurunan angka kemiskinan. Faktanya, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan mengalami stagnasi. Jumlah orang miskin sebanyak 27,73 juta orang pada September 2014 dan 27,77 juta orang pada Maret 2017. Artinya, hanya berkurang 40 ribu orang atau turun 0,14 persen. Kesenjangan antara orang kaya dan miskin makin lebar dengan rasio Gini tidak turun dari 0,39. Yang lebih berbahaya, rasio Gini di pedesaan justru naik, dari 0,316 menjadi 0,320 per Maret 2017.

Penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan ternyata tidak signifikan dibanding besarnya anggaran infrastruktur. Selama 2014-2017, total dana infrastruktur bertambah Rp 168,7 triliun. Kenaikan anggaran sebesar 94,8 persen dalam tiga tahun terakhir itu sayangnya tidak pernah dievaluasi. Partai politik yang sudah merapat ke dalam lingkaran pemerintah bungkam. Yang paling penting adalah membangun infrastruktur fisik. Dampaknya terhadap kesejahteraan tidak pernah didiskusikan. Ada logika ekonomi yang tidak nyambung di sini.

Menurut peraih Nobel ekonomi 1971, Simon Kuznets, pembangunan memang akan menelan korban, yakni semakin timpangnya pendapatan di tengah masyarakat seiring kenaikan pertumbuhan ekonomi. Masalahnya, di Indonesia, pertumbuhan ekonomi pada era Jokowi-JK stagnan di angka 5 persen, sementara ketimpangannya tetap tinggi. Contoh nyata adalah ratusan warung kecil menanggung rugi akibat 70 persen kendaraan yang lewat di Pantai Utara pindah ke jalan tol Cipali. Pembangunan infrastruktur ternyata hanya menguntungkan kelas menengah dan kelas atas yang ribut jika Lebaran harus bermacetan di jalan. Semakin panjang jalan tol dibangun, semakin timpang pendapatan antara 20 persen masyarakat teratas dan 40 persen masyarakat termiskin.

Pembangunan jalan tol juga tidak mendongkrak industri pengolahan. Pertumbuhan industri pengolahan justru tersungkur di angka 3,54 persen pada triwulan II 2017. Deindustrialisasi terus berjalan. Mantra perbaikan biaya logistik tak mampu mendorong kinerja industri. Besarnya ambisi pembangunan ini juga tak sejalan dengan kondisi kas pemerintah. Defisit anggaran melonjak hingga ditargetkan 2,9 persen atau angka defisit anggaran tertinggi sejak lahirnya Undang-Undang Keuangan Negara 2003. Sedikit lagi defisit bisa tergelincir ke angka 3 persen alias melanggar undang-undang.

Kebutuhan anggaran infrastruktur 245 proyek strategis nasional mencapai Rp 4.197 triliun. APBN hanya mampu menanggung Rp 525 triliun. Sisanya harus dicari dari utang, penugasan BUMN, dan swasta. Tapi utang itu punya konsekuensi politik. Salah satunya bisa dijadikan negara satelit Cina. Total utang dalam tiga tahun pun meroket Rp 1.200 triliun. Mampukah pemerintah melunasinya? Dalam catatan Kementerian Keuangan, hingga 2045, kita masih harus melunasi utang jatuh tempo. Utang per kapita sudah di atas Rp 13 juta per penduduk. Kalau terus dibiarkan, penambahan utang yang agresif hanya akan menjadi bencana fiskal dalam jangka panjang atau setidaknya bisa menimbulkan krisis. Padahal penerimaan pajak masih kurang Rp 513 triliun di sisa dua bulan ini. Dari mana pemerintah bisa menutupi defisit?

Jalan satu-satunya adalah menjinakkan bom waktu utang. Proyek infrastruktur perlu dirasionalisasi, misalnya dikurangi dari 245 menjadi 50 proyek. Hanya infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat lokal yang dibangun hingga 2019. Infrastruktur lain bisa dibangun bertahap. Begitu juga proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt, yang sungguh tak masuk akal bila terus dilanjutkan karena asumsi awalnya menggunakan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen. Karena uang APBN semakin menciut, pemerintah gencar mencari pendanaan lain dengan beragam skema. Sayangnya, realisasi investasi asing selama tujuh tahun terakhir rata-rata hanya 27,5 persen dari total komitmen. Artinya, jamuan makan dan sambutan hangat untuk mendatangkan investor tak efektif.

Kalau investasi tidak bisa diandalkan, pemerintah pasti akan menengok ke kantong masyarakat. Subsidi mungkin dipangkas, pajak semakin ganas, atau pungutan lainnya semakin mencekik. Kesimpulannya, tiga tahun telah berlalu dan masyarakat harus lebih bersabar. Momen bersejarah reformasi infrastruktur tidak semurah yang dibayangkan. Ongkosnya harus ditanggung masyarakat miskin. Kalau konsep pembangunan ini tidak segera diubah total, mimpi kesejahteraan yang hanya mengandalkan jalan tol tampaknya sulit diwujudkan.

Bhima Yudhistira Adhinegara, Peneliti INDEF

TEMPO.CO, 25 Oktober 2017