Meredam Efek Trump

Dunia seperti pendulum jam gantung, tidak stasioner namun dinamis antisipatif: kadang berat ke kiri, kadang mengarah ke kanan. Selalu mencari keseimbangan baru, begitulah ”mantra” Laksamana TNI (Purn) Sudomo, mantan Pangkopkamtib era Orde Baru dalam menggambarkan kecenderungan suatu zaman. Petuah tersebut sampai kini masih terasa relevan jika dikaitkan dengan kondisi global saat ini, apalagi setelah kemenangan Donald Trump, di mana dunia cenderung ”memihak ke kanan” alias anti kemapanan.

Kelompok anti kemapanan AS telah membuat masyarakat dunia terkaget-kaget dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden ke-45 AS, yang akan menggantikan Barack Obama efektif pada 20 Januari 2017. Tahun 2016, yang ditandai dengan kelesuan ekonomi global, terutama di negara berkembang, mendapat dua kejutan signifikan, yaitu Brexit dan ”USxit” (konsekuensi terpilihnya Trump). Kebijakan Trump yang disampaikan dalam masa kampanye relatif akan mudah diimplementasikan mengingat penguasa AS saat ini adalah republiken. Mulai dari presiden, Senat, dan Kongres AS didominasi Partai Republik.

Di samping itu, satu hakim MA AS yang kosong karena meninggal beberapa waktu lampau sudah dapat dipastikan akan diisi kandidat hakim agung ”rasa” republiken. Maka trias politikanya Montesquieu, yang membagi kekuasaan atas tiga pilar, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mengalami pejoratif di kancah tata negara AS saat ini. Walaupun berbeda personel, hakikatnya terjadi satu pemusatan kekuasaan, yaitu pada republiken.

Setelah USxit dunia semakin dihadapkan pada ketidakpastian, terutama prospek perekonomian global ke depan. Dengan demikian, konsekuensi apa yang akan terjadi setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS? Setidaknya terdapat 10 konsekuensi utama dengan hadirnya Trump sebagai presiden.

Konsekuensi

Pertama, pertumbuhan ekonomi AS akan melaju di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata selama periode kedua kepresidenan Barack Obama, lebih tinggi dari 2,2 persen per tahun. Ini terjadi karena keengganan republiken terhadap ekspansi belanja publik dan kebijakan pemberlakuan batas utang publik untuk menutupi defisit fiskal, hanya berlaku tatkala demokrat yang memerintah. Namun dengan presiden dari republiken, kongres ataupun senat akan meningkatkan belanja publik dan merelaksasi batas utang publik, sebagaimana terjadi pada masa Presiden Ronald Reagan dan George W Bush. Dengan demikian, Trump akan mudah mengimplementasikan stimulus fiskal ala Keynesian untuk mendongkrak perekonomian AS sebagaimana Obama sering usulkan, tetapi kandas dihadang kongres.

Defisit fiskal yang terjadi akibat kebijakan itu lebih menyerupai supply-side economics daripada stimulus Keynesian. Namun, dampaknya sama berupa pertumbuhan ekonomi ataupun inflasi. Tatkala perekonomian AS melaju mendekati batas pemakaian tenaga kerja penuh (full employment), tambahan pertumbuhan akan mendorong laju inflasi lebih cepat. Berita buruk akan terjadi tahun 2018 dan setelahnya.

Kedua, reformasi perpajakan seperti kebijakan pengampunan pajak untuk perusahaan multinasional agar merepatriasi pendapatan luar negerinya dipastikan akhirnya menjadi undang-undang. Dominasi republiken akan memudahkan persetujuan pemotongan pajak yang akan dikompensasi dengan pinjaman publik. Reformasi perpajakan akan menciptakan defisit anggaran jauh lebih besar, yang pada gilirannya akan memstimulasi pertumbuhan dan inflasi lebih tinggi lagi.

Ketiga, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi AS akan dipercepat adanya deregulasi. Ketika perdebatan tentang undang-undang lingkungan dan energi mendominasi berita utama, dampak ekonomi terbesar akan datang dari deregulasi perbankan. Deregulasi mengarah pada standar yang lebih longgar untuk penyaluran pinjaman, khususnya untuk rumah tangga kelas menengah. Maka akan terjadi lonjakan pembangunan permintaan properti dan lonjakan konsumsi masyarakat yang didanai oleh pinjaman. Terjadi peningkatan leverage. Deregulasi berlebihan akan mendorong terulangnya krisis keuangan global 2008, yang tanda-tandanya muncul pada 2007. Perlu dicatat, risiko akan muncul tahun 2018 dan setelahnya.

Stabilitas Geopolitik

Keempat, kehadiran Trump akan membawa stabilitas geopolitik global setidaknya jangka pendek. Preferensi Trump atas realitas politik yang ada—dibanding dengan intervensi liberal Obama—akan menstabilkan hubungan AS dengan Rusia ataupun dengan Tiongkok ketika realitas politik dunia terbagi atas berbagai pengaruh. Trump akan tutup mata atas kontrol Rusia terhadap Ukraina dan Suriah, ditukar dengan pengendalian AS atas Eropa tengah dan kawasan Baltik. Dominasi Tiongkok atas Asia adalah suatu keniscayaan asal Tiongkok menghindari perang terbuka dengan Jepang, Taiwan, dan negara-negara Asia lain yang keamanannya didukung AS. Timur Tengah akan tetap menjadi kancah pertikaian geopolitis, tetapi preferensi Trump akan kontrol pemimpin lokal yang kuat daripada sistem demokrasi akan menjamin pemulihan stabilitas, dengan mengorbankan prinsip HAM.

Kelima, terpilihnya Trump akan memaksa warga AS menyadari adanya kelemahan sistem demokrasinya. Sebab, walaupun Trump terpilih, Trump kalah suara lebih dari 2 juta suara, Trump hanya menang dalam sistem pemilihan elektoral. Ini akan memaksa perubahan dari sistem pemilihan elektoral (electoral college) ke sistem yang berdasarkan jumlah suara terbanyak (popular vote). Untuk itu, diperlukan setidak-tidaknya persetujuan dari sejumlah negara bagian yang mewakili 61 persen suara pemilih menuju perubahan sistem pemilihan presiden AS.

Adanya oposisi kuat terhadap kebijakan Trump di negara-negara bagian utama, seperti California dan New York, akan menyemangati pemilih untuk mereduksi kebijakan konservatif federal dengan undang-undang negara bagian yang lebih progresif, seperti UU tentang kualitas udara, kesehatan, aborsi, imigrasi, dan pengendalian senjata.

Keenam, ini berita buruknya. Untuk pertama kali sejak 1930, AS memiliki presiden yang berpandangan proteksionis terhadap perdagangan internasional. Walaupun tidak dapat dimaknai secara literal, apabila Trump gagal memperkecil defisit neraca perdagangannya sebagaimana yang ia janjikan, republiken akan ditinggalkan konstituennya, terutama pemilih di daerah dan industri yang sedang mengalami penurunan kinerja.

Dengan demikian, warna kebijakan AS ke depan akan cenderung mereduksi perdagangan bebas, globalisasi, dan pasar terbuka. Tak satu pun dapat memprediksi besarnya dampak pasti karena adanya perubahan rezim tata pengelolaan ekonomi global sejak tahun 1980 tersebut. Yang jelas, dampaknya akan negatif terhadap negara-negara emerging economies dan perusahaan-perusahaan multinasional, yang model pembangunan dan strategi bisnisnya bertumpu pada pasar bebas dan aliran modal yang bebas.

Ketujuh, ini dampaknya lebih segera, yaitu berasal dari kebijakan yang terkait dengan pemotongan pajak dan peningkatan belanja publik di suatu ekonomi yang telah mendekati full employment. Ini berarti mengakselarasi inflasi, meningkatkan tingkat bunga, dan kombinasi keduanya. Ditambah dengan proteksi perdagangan dan kebijakan penghapusan pekerja migran, akselerasi inflasi dan peningkatan tingkat bunga jangka panjang akan lebih dramatis. Ini akan berdampak negatif terhadap pasar keuangan internasional, terlepas dari apakah Fed akan melakukan kebijakan moneter yang lebih konstraktif untuk mengantisipasi akselerasi inflasi, ataupun Fed membiarkan perekonomian AS memanas hingga inflasi meningkat dalam 1-2 tahun ke depan.

Kedelapan, dengan ekspektasi percepatan pertumbuhan ekonomi AS yang disertai peningkatan tingkat bunga jangka panjang, penguatan dollar AS yang berlebihan akan menjadi risiko besar yang mengemuka. Meskipun dollar AS saat ini telah mengalami apresiasi jauh melebihi nilai fundamentalnya, dampak dari ekspektasi tersebut akan menjadikan dollar AS lebih ”perkasa”.

Kesembilan, dengan adanya kombinasi menipisnya suplai dollar AS di pasar internasional dan proteksi nasional, negara-negara berkembang akan mengalami masalah perekonomian serius; kecuali bagi negara-negara yang strategi pembangunannya kurang bergantung pada perdagangan internasional dan pembiayaan yang bersumber dari dana asing, seperti Brasil, Rusia, dan India.

Terakhir, konsekuensi paling berbahaya dari kemenangan Trump adalah efek tular pada Eropa. Kemenangan Trump seperti Brexit yang tak diperkirakan. Saat ini Trump merupakan penanda kuat yang dapat memicu krisis di kawasan Eropa dan mengancam bubarnya Uni Eropa. Berdasarkan jajak pendapat, kemungkinan yang akan terjadi dalam waktu dekat adalah kemenangan referendum konstitusi Italia, pemilihan presiden Austria, serta keunggulan Le Pen di Perancis. Semua mengarah pada senjakalaning Uni Eropa.

Meredam Efek Trump

Mengingat konsekuensi di atas yang secara keseluruhan berdampak negatif, ada beberapa hal yang perlu dicermati untuk meredam Trump’s effect.

Pertama, harus ada negara yang berinisiatif mengambil alih komando tata perekonomian global baru yang ditinggalkan AS. Dalam hal ini kandidat terkuat adalah Tiongkok. Tiongkok akan mampu mengambil peran karena telah mencapai upper middle income country, negara dengan perdagangan luar negeri terbesar dunia, perekonomian terbesar kedua dunia, bahkan dengan tingkat perekonomian terbesar jika menggunakan ukuran paritas daya beli (purchasing power parity).

Tiongkok, tahun 2014 PDB-nya mencapai 10,3 triliun dollar AS, naik dari hanya 2,3 triliun dollar AS tahun 2005. Maka, PDB per kapitanya telah mencapai 14.000 dollar AS. Bahkan beberapa tahun lagi akan naik ke high income country jika tidak terjebak middle income trap. Karena itu, Tiongkok akan terus menjadi mesin ekonomi utama dunia, yang berkontribusi sekitar 30 persen dari pertumbuhan global setidaknya sampai tahun 2020.

Agar Tiongkok mampu mengambil peran tersebut, harus ada inisiatif lain yang menggabungkan peran Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang dalam kepemimpinan perekonomian global. Setidak-tidaknya tiga macan tersebut mampu meredam efek Trump agar tidak menjalar ke Asia Timur atau bahkan Asia. Peran tersebut akan semakin mulus jika ASEAN memperkuat posisinya.

Kedua, Indonesia harus cepat mengubah orientasi ekonominya yang menekankan pertumbuhan ekonomi pada kekuatan domestik. Ini mengingat Indonesia yang berlimpah dengan sumber daya alam sebagai input dan jumlah penduduk yang besar—250 juta—sebagai pasar potensial. Komposisi penduduk muda karena bonus demografi juga menjadi modal dasar untuk menggerakkan mesin perekonomian nasional; bukan malah menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu, penekanan pada akselerasi, baik konsumsi maupun investasi domestik, harus dimaksimalkan dengan tumpuan pada investasi infrastruktur serta kebijakan yang mengarah pada reformasi struktural, sebagaimana visi Presiden Jokowi.

Terakhir, bagi negara yang tidak memiliki cadangan devisa berlimpah seperti Indonesia, cadangan devisa harus dihemat sehemat mungkin. Cadangan devisa yang memadai secara psikologis memberikan rasa aman dan nyaman bagi warganya sehingga tidak mudah menjadi bulan-bulanan spekulator.

Tri Winarno, Peneliti Ekonomi Senior Bank Indonesia

KOMPAS, 13 Desember 2016