Pengelak Tanggung Jawab Nasional

Oktober lalu, Perdana Menteri Inggris Theresa May mengejutkan banyak orang ketika dia memperolok ide kewarganegaraan global. ”Jika Anda berpikir bahwa Anda adalah warga negara global, maka Anda bukan warga negara mana pun,” ujar May. Pernyataan May disambut cercaan dan kekhawatiran oleh media massa finansial dan komentator liberal. ”Bentuk kewarganegaraan yang paling bermanfaat saat ini adalah yang didedikasikan bukan hanya untuk kemakmuran sekelompok kecil orang, melainkan untuk seisi planet Bumi,” komentar seorang analis.

The Economist menyebut pernyataan itu sebagai perubahan yang tak liberal. Seorang akademisi menuduh May menolak nilai kebebasan dan kesetaraan serta mengecam pidato May mirip dengan cara pandang anti semitis tahun 1933.

Saya tahu warga negara global itu apa. Saya selalu melihatnya saat becermin. Saya tumbuh besar di satu negara, kini tinggal di negara yang berbeda, dan saya punya paspor dari kedua negara itu. Saya menulis tentang ekonomi global dan pekerjaan saya membawa saya ke tempat yang sangat jauh. Saya menghabiskan lebih banyak waktu bepergian ke negara lain dibandingkan dengan di dua negara di mana saya merupakan warga negaranya.

Kebanyakan dari teman kerja saya juga terlahir di negara lain. Saya membaca berita internasional dan jarang membaca koran lokal. Saat membicarakan olahraga, saya tidak tahu bagaimana perkembangan tim dari negara saya, tetapi saya adalah penggemar sepak bola dari negara lain.

Pernyataan PM May mengejutkan saya. Terdapat kebenaran dari pernyataan itu. Sebuah ketidakpedulian yang menggambarkan bagaimana kita, elite keuangan, politik, dan teknokrat menjauhkan diri dari masyarakat sehingga mereka tidak memercayai kita.

Makna Warga Negara

Kita bisa memulai pembahasan ini dari arti kata ”warga negara”. Kamus bahasa Inggris Oxford mendefinisikan warga negara sebagai ”orang yang diakui secara hukum sebagai warga oleh negara atau persemakmuran”. Untuk menjadi warga negara, diperlukan pengakuan dari institusi yang memiliki kewenangan, yaitu negara atau persemakmuran. Negara memiliki kewenangan itu, tetapi dunia tidak. Pendukung konsep kewarganegaraan global mengakui tak bermaksud mengartikan konsep ini secara harfiah. Yang mereka maksud adalah kewarganegaraan secara figuratif. Mereka beranggapan revolusi teknologi dalam globalisasi komunikasi dan ekonomi telah menghubungkan masyarakat dari banyak negara.

Dunia menyempit dan kita harus memikirkan dampak global dari tindakan yang kita ambil. Selain itu, kita memiliki beberapa identitas yang saling bersinggungan. Kewarganegaraan global tak harus dan tidak perlu menghalangi tanggung jawab keagamaan dan nasional yang diemban oleh seseorang.

Apa yang dilakukan oleh warga negara global? Kewarganegaraan secara harfiah mencakup interaksi dan deliberasi dengan warga negara lain dalam komunitas politis. Ini berarti menjadikan pembuat keputusan bertanggung jawab atas keputusan mereka dan berpartisipasi dalam politik untuk memengaruhi kebijakan. Dalam prosesnya, ide yang ada mengenai hal yang penting bagi masyarakat dan cara untuk mencapainya akan diuji dengan ide lain dari warga negara lain.

Warga negara global tak memiliki hak dan tanggung jawab di atas. Tiada pemimpin yang perlu mempertanggungjawabkan tindakan dan memberikan pembenaran terhadap tindakan mereka. Skenario terbaik adalah warga negara global akan membentuk komunitas dengan orang yang sepemikiran dari negara lain.

Tentu warga negara global memiliki akses pada sistem politik dalam negeri untuk mendorong idenya. Namun, wakil rakyat dipilih untuk melakukan hal yang menjadi kepentingan konstituennya. Pemerintah bertugas menjaga kepentingan nasional. Ini tak menutup kemungkinan konstituen bisa bertindak untuk kepentingan bersama dan mempertimbangkan dampak kebijakan yang mereka ambil terhadap dampaknya bagi negara lain.

Apa yang terjadi jika kepentingan warga lokal bertentangan dengan kepentingan orang asing? Ini menimbulkan rasa tidak suka kepada kaum elite perkotaan.

Kepentingan Global

Warga negara global khawatir kepentingan global bisa dirugikan jika pemerintah mulai bertindak sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kekhawatiran ini muncul sehubungan permasalahan global, misalnya perubahan iklim dan pandemik. Namun, dari segi ekonomi–pajak, perdagangan, kebijakan, kestabilan keuangan, manajemen fiskal, dan moneter–apa yang baik dalam perspektif global juga baik dari perspektif domestik. Ekonomi mengajarkan, negara harus mempertahankan keterbukaan ekonomi, peraturan yang baik dan bijaksana, serta kebijakan kerja penuh waktu, tidak hanya karena ini baik untuk negara lain, tetapi bisa meningkatkan perekonomian domestik.

Kegagalan kebijakan, misalnya proteksionisme, mungkin terjadi. Namun, hal ini mencerminkan pengaturan domestik yang buruk, bukan kurangnya rasa kosmopolitanisme. Hal ini diakibatkan oleh ketidakmampuan pembuat keputusan untuk meyakinkan konstituen mereka akan manfaat dari kebijakan atau dari ketidakinginan mereka untuk membuat penyesuaian untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan keuntungan.

Dani Rodrik, Profesor Politik Ekonomi Internasional di Sekolah Pemerintahan John F Kennedy, Universitas Harvard; Penulis ”Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science”

KOMPAS, 14 Februari 2017